DPR sesalkan mundurnya penyerahan audit BPK
Kamis, 25 Oktober 2012 - 12:15 WIB
DPR sesalkan mundurnya penyerahan audit BPK
A
A
A
Sindonews.com - DPR sesalkan mundurnya penyerahan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (PPPSON) di Hambalang, Jawa Barat.
Anggota Komisi X DPR Deddy Gumelar mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan sikap BPK yang mengundur waktu penyerahan hasil audit terkait proyek pembangunan PPPSON. Padahal, seharusnya laporan audit tersebut telah diserahkan ke DPR hari ini.
"Kami di Panja Komisi X DPR kecewa bahwa laporan itu yang harusnya diserahkan ke DPR hari ini, tapi ternyata baru akan diserahkan pada 31 Oktober 2012 mendatang. Itu pun hanya dalam kondisi 85 persen selesai," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Pria yang akrab disapa Miing itu mempertanyakan alasan dari lambatnya proses audit yang dilakukan BPK terhadap proyek itu. Pasalnya, BPK selama ini diisi oleh auditor profesional yang juga biasa melakukan audit terhadap sebuah proyek.
"Dari sisi kompetensi dan profesional rasanya kita tidak meragukan kalau mereka auditor-auditor profesional. Tapi ini ada apa sebenarnya? Kemarin pun dimintakan kepada Pak Hadi Purnomo kesimpulannya, tapi tidak dikeluarkan," ujarnya.
Hasil audit yang dilakukan BPK itu menurutnya, bisa mempercepat langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan dugaan korupsi dalam proyek itu.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng harus tetap bertanggung jawab, meski namanya tidak ada dalam hasil audit BPK. "Dia melekat dalam jabatan dan kelembagaannya yang tidak bisa dilepaskan. Jadi, harus bertanggung jawab," tukasnya.
Anggota Komisi X DPR Deddy Gumelar mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan sikap BPK yang mengundur waktu penyerahan hasil audit terkait proyek pembangunan PPPSON. Padahal, seharusnya laporan audit tersebut telah diserahkan ke DPR hari ini.
"Kami di Panja Komisi X DPR kecewa bahwa laporan itu yang harusnya diserahkan ke DPR hari ini, tapi ternyata baru akan diserahkan pada 31 Oktober 2012 mendatang. Itu pun hanya dalam kondisi 85 persen selesai," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Pria yang akrab disapa Miing itu mempertanyakan alasan dari lambatnya proses audit yang dilakukan BPK terhadap proyek itu. Pasalnya, BPK selama ini diisi oleh auditor profesional yang juga biasa melakukan audit terhadap sebuah proyek.
"Dari sisi kompetensi dan profesional rasanya kita tidak meragukan kalau mereka auditor-auditor profesional. Tapi ini ada apa sebenarnya? Kemarin pun dimintakan kepada Pak Hadi Purnomo kesimpulannya, tapi tidak dikeluarkan," ujarnya.
Hasil audit yang dilakukan BPK itu menurutnya, bisa mempercepat langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan dugaan korupsi dalam proyek itu.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng harus tetap bertanggung jawab, meski namanya tidak ada dalam hasil audit BPK. "Dia melekat dalam jabatan dan kelembagaannya yang tidak bisa dilepaskan. Jadi, harus bertanggung jawab," tukasnya.
(lil)
