Soal DPR minta jatah Dahlan belum diklarifikasi
Kamis, 25 Oktober 2012 - 10:15 WIB
Soal DPR minta jatah Dahlan belum diklarifikasi
A
A
A
Sindonews.com - Berita tentang laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal adanya pemerasan dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap sejumlah perusahaan BUMN semakin mengemuka.
Namun, tidak semua anggota DPR merasa geram dengan pemberitaan itu.
Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana mengatakan, apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan tidak harus ditanggapi dengan geram, tapi harus dilihat dulu pokok persoalannya. Dalam masalah ini, menurut pendapat Sutan, Dahlan Iskan juga tidak perlu dipanggil untuk diklarifikasi.
"Kalau saya pribadi eggak perlu kalau hanya membahas yang tidak produktif," ujar Sutan melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengaku baru akan membicarakan secara serius jika sudah ada bukti ada anggota DPR yang meminta 'jatah' terhadap pihak BUMN. "Bagi saya ada fakta baru bicara," ujarnya.
Kendati begitu, Sutan mengaku masih menunggu sikap anggota DPR yang lain. "Tergantung teman-teman lah," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Dahlan Iskan mengadu ke Dipo soal adanya legislator yang memeras perusahaan BUMN. Laporan itu kemudian ditanggapi Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
Namun, tidak semua anggota DPR merasa geram dengan pemberitaan itu.
Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana mengatakan, apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan tidak harus ditanggapi dengan geram, tapi harus dilihat dulu pokok persoalannya. Dalam masalah ini, menurut pendapat Sutan, Dahlan Iskan juga tidak perlu dipanggil untuk diklarifikasi.
"Kalau saya pribadi eggak perlu kalau hanya membahas yang tidak produktif," ujar Sutan melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengaku baru akan membicarakan secara serius jika sudah ada bukti ada anggota DPR yang meminta 'jatah' terhadap pihak BUMN. "Bagi saya ada fakta baru bicara," ujarnya.
Kendati begitu, Sutan mengaku masih menunggu sikap anggota DPR yang lain. "Tergantung teman-teman lah," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Dahlan Iskan mengadu ke Dipo soal adanya legislator yang memeras perusahaan BUMN. Laporan itu kemudian ditanggapi Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
(lns)
