Aduan Dahlan soal pemerasan BUMN harus dibuktikan
Kamis, 25 Oktober 2012 - 09:36 WIB
Aduan Dahlan soal pemerasan BUMN harus dibuktikan
A
A
A
Sindonews.com - Aduan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait aksi pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR kepada sejumlah BUMN masih harus dibuktikan.
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sebaiknya semua pihak tidak gegabah dalam menanggapi aduan Dahlan Iskan kepada Dipo Alam itu. Pasalnya, aduan tersebut juga masih harus melalui proses pembuktian.
"Ini (aduan Dahlan Iskan) masih perlu dibuktikan juga lah. Saya khawatir ada yang ingin membentrokkan Dahlan Iskan dengan DPR," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Disinggung soal adanya oknum anggota DPR yang kerap memeras BUMN, Ketua Komisi VII DPR itu mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa yang telah melakukan pemerasan tersebut.
"Apa yang disampaikan Dahlan Iskan ke Dipo Alam itu seperti apa, benar enggak isinya, dan siapa yang melakukan pemerasan. Itu semua kan perlu dibuktikan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku sempat mendapatkan aduan dari Dahlan Iskan terkait adanya BUMN yang kerap dimintai jatah oleh oknum anggota DPR.
Aduan tersebut menurutnya, disampaikan melalui pesan singkat langsung ke ponselnya. Dia diminta untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR, dan mengindahkan Surat Edaran Nomor 542.
Menurutnya, Sekretariat Kabinet telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sebaiknya semua pihak tidak gegabah dalam menanggapi aduan Dahlan Iskan kepada Dipo Alam itu. Pasalnya, aduan tersebut juga masih harus melalui proses pembuktian.
"Ini (aduan Dahlan Iskan) masih perlu dibuktikan juga lah. Saya khawatir ada yang ingin membentrokkan Dahlan Iskan dengan DPR," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Disinggung soal adanya oknum anggota DPR yang kerap memeras BUMN, Ketua Komisi VII DPR itu mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa yang telah melakukan pemerasan tersebut.
"Apa yang disampaikan Dahlan Iskan ke Dipo Alam itu seperti apa, benar enggak isinya, dan siapa yang melakukan pemerasan. Itu semua kan perlu dibuktikan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku sempat mendapatkan aduan dari Dahlan Iskan terkait adanya BUMN yang kerap dimintai jatah oleh oknum anggota DPR.
Aduan tersebut menurutnya, disampaikan melalui pesan singkat langsung ke ponselnya. Dia diminta untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR, dan mengindahkan Surat Edaran Nomor 542.
Menurutnya, Sekretariat Kabinet telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukasnya.
(lil)
