Kemenag diminta beresi persoalan haji
Selasa, 23 Oktober 2012 - 11:36 WIB
Kemenag diminta beresi persoalan haji
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Agama (Kemenag) diminta lebih memperhatikan para jamaah haji Indonesia, terutama mereka yang mendapatkan masalah.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini, masih banyak hal yang harus segera dievaluasi dari pelaksanan haji.
Dari pengawasan langsung pelaksanaan haji masih banyak persoalan yang muncul dialami para jemaah haji Indonesia.
"Ada beberapa hal, yang menjadi bahan evaluasi kami, seperti korban bus yang terbakar, yang ternyata hanya diganti 1.000 real oleh perusahaan terkait," ujar Jazuli ketika dihubungi, Selasa (23/10/2012)
Jazuli meminta agar Kemenag berjuang membela jamaah agar pemerintah setempat menambah uang ganti rugi tersebut. Selain insiden kebakaran, hal yang patut dievaluasi jarak pemondokan yang terlalu jauh dari Masjidil Haram. Jarak yang ditempuh untuk melaksanakan ibadah itu mencapai 2,5 kilometer.
"Ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan Kemenag saat rapat dengan Komisi VIII, di mana saat itu disebutkan bahwa 90 persen maksimal 2 kilometer dan hanya 10 persen yang di atas 2 kilometer," tuturnya.
Masalah lainnya, tambah Jazuli, juga banyaknya jemaah yang kehilangan uang.
"Untuk masalah ini, maka kami minta Kemenag harus ketat mengatur orang-orang yang lalu lalang ke tempat-tempat pemondokan. Selain petugas harus jelas identitas dan tujuannya," tegas Jazuli.
Selain masalah pelaksanaan haji di Tanah Suci, hal yang juga tak luput dari tim pengawasan adalah mengenai banyaknya calon jemaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Pemberangkatan Haji dan Umrah, terdapat beberapa biro perjalanan haji tidak memiliki izin.
"Maka Kemenag harus menertibkan travel-travel ilegal yang belum punya izin tersebut. Jemaah yang tidak jadi berangkat bisa melapor ke polisi karena ini termasuk penipuan dan kriminal," tutur Jazuli.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini, masih banyak hal yang harus segera dievaluasi dari pelaksanan haji.
Dari pengawasan langsung pelaksanaan haji masih banyak persoalan yang muncul dialami para jemaah haji Indonesia.
"Ada beberapa hal, yang menjadi bahan evaluasi kami, seperti korban bus yang terbakar, yang ternyata hanya diganti 1.000 real oleh perusahaan terkait," ujar Jazuli ketika dihubungi, Selasa (23/10/2012)
Jazuli meminta agar Kemenag berjuang membela jamaah agar pemerintah setempat menambah uang ganti rugi tersebut. Selain insiden kebakaran, hal yang patut dievaluasi jarak pemondokan yang terlalu jauh dari Masjidil Haram. Jarak yang ditempuh untuk melaksanakan ibadah itu mencapai 2,5 kilometer.
"Ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan Kemenag saat rapat dengan Komisi VIII, di mana saat itu disebutkan bahwa 90 persen maksimal 2 kilometer dan hanya 10 persen yang di atas 2 kilometer," tuturnya.
Masalah lainnya, tambah Jazuli, juga banyaknya jemaah yang kehilangan uang.
"Untuk masalah ini, maka kami minta Kemenag harus ketat mengatur orang-orang yang lalu lalang ke tempat-tempat pemondokan. Selain petugas harus jelas identitas dan tujuannya," tegas Jazuli.
Selain masalah pelaksanaan haji di Tanah Suci, hal yang juga tak luput dari tim pengawasan adalah mengenai banyaknya calon jemaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Pemberangkatan Haji dan Umrah, terdapat beberapa biro perjalanan haji tidak memiliki izin.
"Maka Kemenag harus menertibkan travel-travel ilegal yang belum punya izin tersebut. Jemaah yang tidak jadi berangkat bisa melapor ke polisi karena ini termasuk penipuan dan kriminal," tutur Jazuli.
(lns)
