Polri vs KPK, SBY harus turun langsung
Minggu, 07 Oktober 2012 - 15:32 WIB
Polri vs KPK, SBY harus turun langsung
A
A
A
Sindonews.com - Mengatasi kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang makin memanas, sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan langsung.
Hal itu dikatakan Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk.
Menurutnya, SBY sudah tidak bisa lagi membicarakan hanya sampai tatanan teknis yang bisa diselesaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Pasalnya, masyarakat saat ini sudah menganggap permasalahan yang menimpa KPK sudah sangat urgent. Apalagi yang terkait dengan upaya pelemahan lembaga pimpinan Abraham Samad Cs tersebut.
"Ini bukan persoalan teknis lagi. Semua prihatin terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengalami pelemahan. Publik menganggap ini sudah masalah urgent," kata Hamdi di Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Diakui Hamdi, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan respon yang cepat dari seorang SBY. Dimana dia sebagai Kepala Negara harus turun tangan langsung menangani permasalahan ini.
"Padahal publik menginginkan respon yang cepat. Presiden harus turun tangan langsung menangani ini. Dia tidak hanya berbicara pada hanya masalah teknis," tandasnya.
Hal itu dikatakan Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk.
Menurutnya, SBY sudah tidak bisa lagi membicarakan hanya sampai tatanan teknis yang bisa diselesaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Pasalnya, masyarakat saat ini sudah menganggap permasalahan yang menimpa KPK sudah sangat urgent. Apalagi yang terkait dengan upaya pelemahan lembaga pimpinan Abraham Samad Cs tersebut.
"Ini bukan persoalan teknis lagi. Semua prihatin terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengalami pelemahan. Publik menganggap ini sudah masalah urgent," kata Hamdi di Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Diakui Hamdi, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan respon yang cepat dari seorang SBY. Dimana dia sebagai Kepala Negara harus turun tangan langsung menangani permasalahan ini.
"Padahal publik menginginkan respon yang cepat. Presiden harus turun tangan langsung menangani ini. Dia tidak hanya berbicara pada hanya masalah teknis," tandasnya.
(maf)
