KBRI Arab Saudi didesak selidiki tewasnya Nurul
Jum'at, 28 September 2012 - 20:30 WIB
KBRI Arab Saudi didesak selidiki tewasnya Nurul
A
A
A
Sindonews.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi didesak untuk mengambil langkah penyelidikan terkait tewasnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Nurul Khasanah Binti Nasirin di Arab Saudi. Nurul diduga tewas secara tidak wajar saat bekerja di Arab Saudi.
Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh Djatiutomo menyatakan DPR mendesak agar pihak KBRI Arab Saudi dapat segera mengambil langkah-langkah untuk membongkar secara transparan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.
"Seperti dengan membuka server telepon milik korban yang diduga berisi bukti ketidakwajaran kematian Nurul," ungkap Poempida dalam surat Nota Kesepakatan Tentang Kematian TKI Nurul Khasanah Binti Nasirin di Jakarta, Jumat (28/9/2012).
Menurut politikus Partai Golkar ini, DPR juga meminta agar KBRI Arab Saudi mengambil tindakan tegas dan cepat terhadap peristiwa tersebut, agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
Poempida menjelaskan, DPR memohon agar pihak KBRI Arab Saudi dapat segera menginformasikan kepada DPR sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menentukan sikap DPR kemudian.
Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh Djatiutomo menyatakan DPR mendesak agar pihak KBRI Arab Saudi dapat segera mengambil langkah-langkah untuk membongkar secara transparan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.
"Seperti dengan membuka server telepon milik korban yang diduga berisi bukti ketidakwajaran kematian Nurul," ungkap Poempida dalam surat Nota Kesepakatan Tentang Kematian TKI Nurul Khasanah Binti Nasirin di Jakarta, Jumat (28/9/2012).
Menurut politikus Partai Golkar ini, DPR juga meminta agar KBRI Arab Saudi mengambil tindakan tegas dan cepat terhadap peristiwa tersebut, agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
Poempida menjelaskan, DPR memohon agar pihak KBRI Arab Saudi dapat segera menginformasikan kepada DPR sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menentukan sikap DPR kemudian.
(azh)
