Pengelola mal uji Jokowi
Selasa, 25 September 2012 - 07:13 WIB
Pengelola mal uji Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Euforia atas kemenangan Jokowi sebagai orang pertama di Jakarta versi quick count dari Pilkada DKI yang digelar pekan lalu terus membahana. Sukses Jokowi, yang menahan laju petahana Fauzi Bowo untuk bertahta kedua kalinya sebagai gubernur DKI Jakarta, menyimpan banyak kisah yang tak habis-habisnya menjadi buah bibir masyarakat.
Jokowi yang identik dengan kesederhanaan menjadi idola masyarakat. Ikon kampanye dengan busana bercorak kotak-kotak menjadi “wabah” tersendiri. Namun, iklim euforia tersebut sepertinya belum bisa dinikmati di kalangan pengusaha pusat perbelanjaan modern atau mal. Perasaan khawatir akan kebijakan Jokowi sebagai wali kota Surakarta yang lebih berpihak pada pedagang pasar tradisional ketimbang pelaku bisnis yang bergerak di bidang mal akan diterapkan di Jakarta cukup menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis mereka ke depan.
Karena itu, sebelum Jokowi resmi berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sebagai orang nomor satu di Jakarta, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah memohon agar Jokowi lebih realistis menilai keberadaan mal di Ibu Kota. Di satu sisi,pusat perbelanjaan adalah salah satu motor pertumbuhan perekonomian dengan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja. Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri bahwa andil mal terhadap kemacetan merupakan fakta tersendiri.
Tuduhan terhadap pusat perbelanjaan modern sebagai biang kemacetan sulit untuk dihindari. Meski Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak merilis berapa jumlah mal yang menjadi biang kemacetan, dipastikan para pengembang tak memedulikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tentang lalu lintas. Karena itu,Polda Metro Jaya tak bosan-bosannya meminta kepada gubernur mewajibkan analisis mengenai amdal tentang lalu lintas sebelum pembangunan mal dimulai.
Selain dianggap sebagai biang penyebab kemacetan, tuduhan paling menyakitkan bagi anggota APPBI adalah pengusaha mal tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pandangan keliru itu, menurut Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan, jangan sampai meracuni pemimpin baru DKI Jakarta yang mengusung moto Jakarta Baru.
Persoalan lain yang, juga diminta APPBI, hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana untuk gubernur mendatang adalah masalah moratorium (penundaan pemberian izin) pembangunan mal baru. Kebijakan ini diminta agar dikaji lagi. Seperti kita ketahui, kebijakan moratorium yang diberlakukan Fauzi Bowo bakal berakhir pada ujung tahun ini,APPBI berharap Jokowi tidak melanjutkan kebijakan tersebut. “Saya minta dikaji dulu.
Kalau menurut saya moratorium tak perlu sama sekali, ”harap Stefanus Ridwan menyambut lahirnya calon pemimpin baru DKI Jakarta. Pihak APPBI berharap pembangunan mal di Jakarta diserahkan saja kepada mekanisme pasar.Belakangan ini,seperti diakui sejumlahpengelolamal, kehadiran pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari bisnis pengembangan properti lain, misalnya perkantoran, apartemen, dan hotel. Posisi mal merupakan penopang. Artinya sudah jarang pembangunan mal berdiri sendiri, me-lainkan menjadi kawasan terpadu yang lebih dikenal dengan konsep superblok.
Mal adalah pemanis untuk penjualan apartemen maupun perkantoran. Permintaan APPBI itu adalah salah satu ujian awal Jokowi dalam menakhodai Jakarta, selain persoalan kronis mengurai jalanan macet dan mengatasi banjir. Kita percaya, Jokowi yang juga seorang pebisnis yang lebih paham apa yang harus dilakukan dalam menyikapi pusat perbelanjaan modern yang sudah terlanjur mengepung Jakarta. Saat ini terdapat sekitar 170 mal yang menjadikan Jakarta sebagai kota dengan mal terbanyak di dunia. Kita berharap, kemenangan Jokowi juga bisa dirayakan oleh para pengusaha pengelola mal.
Jokowi yang identik dengan kesederhanaan menjadi idola masyarakat. Ikon kampanye dengan busana bercorak kotak-kotak menjadi “wabah” tersendiri. Namun, iklim euforia tersebut sepertinya belum bisa dinikmati di kalangan pengusaha pusat perbelanjaan modern atau mal. Perasaan khawatir akan kebijakan Jokowi sebagai wali kota Surakarta yang lebih berpihak pada pedagang pasar tradisional ketimbang pelaku bisnis yang bergerak di bidang mal akan diterapkan di Jakarta cukup menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis mereka ke depan.
Karena itu, sebelum Jokowi resmi berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sebagai orang nomor satu di Jakarta, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah memohon agar Jokowi lebih realistis menilai keberadaan mal di Ibu Kota. Di satu sisi,pusat perbelanjaan adalah salah satu motor pertumbuhan perekonomian dengan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja. Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri bahwa andil mal terhadap kemacetan merupakan fakta tersendiri.
Tuduhan terhadap pusat perbelanjaan modern sebagai biang kemacetan sulit untuk dihindari. Meski Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak merilis berapa jumlah mal yang menjadi biang kemacetan, dipastikan para pengembang tak memedulikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tentang lalu lintas. Karena itu,Polda Metro Jaya tak bosan-bosannya meminta kepada gubernur mewajibkan analisis mengenai amdal tentang lalu lintas sebelum pembangunan mal dimulai.
Selain dianggap sebagai biang penyebab kemacetan, tuduhan paling menyakitkan bagi anggota APPBI adalah pengusaha mal tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pandangan keliru itu, menurut Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan, jangan sampai meracuni pemimpin baru DKI Jakarta yang mengusung moto Jakarta Baru.
Persoalan lain yang, juga diminta APPBI, hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana untuk gubernur mendatang adalah masalah moratorium (penundaan pemberian izin) pembangunan mal baru. Kebijakan ini diminta agar dikaji lagi. Seperti kita ketahui, kebijakan moratorium yang diberlakukan Fauzi Bowo bakal berakhir pada ujung tahun ini,APPBI berharap Jokowi tidak melanjutkan kebijakan tersebut. “Saya minta dikaji dulu.
Kalau menurut saya moratorium tak perlu sama sekali, ”harap Stefanus Ridwan menyambut lahirnya calon pemimpin baru DKI Jakarta. Pihak APPBI berharap pembangunan mal di Jakarta diserahkan saja kepada mekanisme pasar.Belakangan ini,seperti diakui sejumlahpengelolamal, kehadiran pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari bisnis pengembangan properti lain, misalnya perkantoran, apartemen, dan hotel. Posisi mal merupakan penopang. Artinya sudah jarang pembangunan mal berdiri sendiri, me-lainkan menjadi kawasan terpadu yang lebih dikenal dengan konsep superblok.
Mal adalah pemanis untuk penjualan apartemen maupun perkantoran. Permintaan APPBI itu adalah salah satu ujian awal Jokowi dalam menakhodai Jakarta, selain persoalan kronis mengurai jalanan macet dan mengatasi banjir. Kita percaya, Jokowi yang juga seorang pebisnis yang lebih paham apa yang harus dilakukan dalam menyikapi pusat perbelanjaan modern yang sudah terlanjur mengepung Jakarta. Saat ini terdapat sekitar 170 mal yang menjadikan Jakarta sebagai kota dengan mal terbanyak di dunia. Kita berharap, kemenangan Jokowi juga bisa dirayakan oleh para pengusaha pengelola mal.
(mhd)
