Tjatur: Anggaran tenda posko mengagetkan
Selasa, 18 September 2012 - 14:24 WIB
Tjatur: Anggaran tenda posko mengagetkan
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran tenda posko yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp15 miliar membuat Tjatur Sapto Edy kaget. Ia menyarankan agar BNPB merevisi biaya posko tersebut.
Wakil ketua komisi III, Tjatur Sapto Edy menilai Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 15 miliyar untuk posko bencana dinilai terlalu tinggi.
"Saya kira perlu, tapi harganya jangan Rp15 miliar Itu terlalu tinggi, supaya presiden kita tidak dimusuhi rakyat," ujar Tjatur saat dihubungi, Selasa (18/9/2012).
Komisi VIII sebagai mintra kerja BNPB diminta kritis menanggapi usulan pengadaan tenda posko bencana senilai Rp15 miliar.
"Melihat angka sebesar itu, menurut saya sangat menganggetkan," tegasnya.
Kendati begitu Tjatur tak mau berangapan negatif dulu terhadap pengajuan anggaran tersebut. Namun menurut penilaiannya, BNPB harus melihat seberapa banyak kebutuhan tenda posko dengan pengajuan anggaran sebesar Rp15 M.
"Lebih baik kita berpikir positif dahulu. Tapi saya khawatir kalau tidak segera direvisi akan menimbulkan polemik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran yang diajukan pihaknya bukan hanya untuk kebutuhan Presiden SBY semata, melainkan untuk kebutuhan posko bencana alam.
Pengajuan anggaran posko sebesar Rp15 miliar merupakan inisiatif BNPB, bukan dari Presiden. Dengan anggaran tersebut, rencananya BNPB akan mendirikan satu set posko portabel terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruangan untuk pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah/perawatan, logistik, peralatan, dan ruang istirahat.
Wakil ketua komisi III, Tjatur Sapto Edy menilai Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 15 miliyar untuk posko bencana dinilai terlalu tinggi.
"Saya kira perlu, tapi harganya jangan Rp15 miliar Itu terlalu tinggi, supaya presiden kita tidak dimusuhi rakyat," ujar Tjatur saat dihubungi, Selasa (18/9/2012).
Komisi VIII sebagai mintra kerja BNPB diminta kritis menanggapi usulan pengadaan tenda posko bencana senilai Rp15 miliar.
"Melihat angka sebesar itu, menurut saya sangat menganggetkan," tegasnya.
Kendati begitu Tjatur tak mau berangapan negatif dulu terhadap pengajuan anggaran tersebut. Namun menurut penilaiannya, BNPB harus melihat seberapa banyak kebutuhan tenda posko dengan pengajuan anggaran sebesar Rp15 M.
"Lebih baik kita berpikir positif dahulu. Tapi saya khawatir kalau tidak segera direvisi akan menimbulkan polemik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran yang diajukan pihaknya bukan hanya untuk kebutuhan Presiden SBY semata, melainkan untuk kebutuhan posko bencana alam.
Pengajuan anggaran posko sebesar Rp15 miliar merupakan inisiatif BNPB, bukan dari Presiden. Dengan anggaran tersebut, rencananya BNPB akan mendirikan satu set posko portabel terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruangan untuk pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah/perawatan, logistik, peralatan, dan ruang istirahat.
(ysw)