BNPB bantah tenda Rp15 M pesanan presiden
Minggu, 16 September 2012 - 22:05 WIB
BNPB bantah tenda Rp15 M pesanan presiden
A
A
A
Sindonews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah anggapan yang menyebut pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp15 miliar hanya untuk membeli tenda yang dipersiapkan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran yang diajukan pihaknya bukan hanya untuk kebutuhan Presiden SBY semata, melainkan untuk kebutuhan posko bencana alam.
Dia mengungkapkan, anggaran yang diajukannya dalam rapat dengan Komisi VIII DPR adalah untuk membeli satu set posko portabel berupa tenda atau kontainer yang jumlahnya puluhan. Bentuk tendanya pun menurutnya, bukan seperti tenda pramuka atau pengungsi.
"Ini semua inisiatif BNPB, bukan dari Presiden. Satu set posko portabel terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruangan untuk pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah/perawatan, logistik, peralatan, dan ruang istirahat," katanya melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/9/2012).
Dia menjelaskan, bahan yang digunakan dalam tenda tersebut juga harus kuat menahan ancaman bencana, seperti abu dan pasir letusan gunungapi, dan gempa bumi. Saat bencana, ketika ada kunjungan VVIP seperti presiden, wakil presiden, menteri, atau pejabat lain dapat menginap di posko tersebut.
"Pengalaman saat bencana seperti banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai, gempa di Padang, BNPB dan BPBD kesulitan mencari ruangan yang memadai yang dapat digunakan sebagai pos komando. Ketika selesai bencana, alat tersebut dibongkar (knock down), dan disimpan di gudang, serta dapat digunakan untuk daerah lain," ungkapnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran yang diajukan pihaknya bukan hanya untuk kebutuhan Presiden SBY semata, melainkan untuk kebutuhan posko bencana alam.
Dia mengungkapkan, anggaran yang diajukannya dalam rapat dengan Komisi VIII DPR adalah untuk membeli satu set posko portabel berupa tenda atau kontainer yang jumlahnya puluhan. Bentuk tendanya pun menurutnya, bukan seperti tenda pramuka atau pengungsi.
"Ini semua inisiatif BNPB, bukan dari Presiden. Satu set posko portabel terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruangan untuk pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah/perawatan, logistik, peralatan, dan ruang istirahat," katanya melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/9/2012).
Dia menjelaskan, bahan yang digunakan dalam tenda tersebut juga harus kuat menahan ancaman bencana, seperti abu dan pasir letusan gunungapi, dan gempa bumi. Saat bencana, ketika ada kunjungan VVIP seperti presiden, wakil presiden, menteri, atau pejabat lain dapat menginap di posko tersebut.
"Pengalaman saat bencana seperti banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai, gempa di Padang, BNPB dan BPBD kesulitan mencari ruangan yang memadai yang dapat digunakan sebagai pos komando. Ketika selesai bencana, alat tersebut dibongkar (knock down), dan disimpan di gudang, serta dapat digunakan untuk daerah lain," ungkapnya.
(lil)
