Pemekaran armada laut terkendala anggaran

Sindonews.com - Pemekaran kekuatan armada laut di wilayah Indonesi dinilai masih sulit untuk diwujudkan. Sebab, pemekaran itu diperkirakan akan menyedot anggaran yang tidak sedikit.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selaku pembuat regulasi dan pembuat kebijakan, tidak serta merta dapat melakukan pemekaran kekuatan armada laut. Namun harus lebih dulu dilakukan kajian yang komprehensif secara strategis.

"Anggaran pertahanan sekarang ini 42 persen terserap untuk belanja pegawai. TNI tidak diperkenankan mengembangkan kekuatan jika dengan pengembangan itu nantinya menuntut pemenuhan personel melebihi jumlah yang dimiliki," jelasnya di Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Padahal adanya pemekaran bakal membutuhkan anggaran tidak sedikit. Sehingga jika pemekaran dipaksakan, dikhawatirkan akan gagal.

"Jadi setinggi-tingginya anggaran, kalau itu untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun," jelas Sjafrie.

Tetapi, lantaran penguatan armada laut dibutuhkan, maka perlu dicarikan solusi.
Sjafrie menilai, menanggulangi ancaman tidak harus serta merta dengan pemekaran kekuatan.

Dia menuturkan, mobilitas yang tinggi didukung kualitas alat utama sistem sejata (alutsista) yang canggih, bisa menjadi solusi.

"Semakin tinggi teknologi persenjataan, semakin kurang pengawasannya, makin efisien penggunaan anggaran rutin," pungkasnya.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menuturkan, Indonesia perlu untuk menambah dua armada baru.

Sekarang ini armada yang dimiliki TNI Angkatan Laut baru dua, yakni armada kawasan barat (armabar) dengan markasnya di Jakarta dan armada kawasan timur (armatim) di Surabaya.

“Perlu membuat armada Pacific dan Indian Ocean karena konstelasi politik sekarang memanas,” sebutnya.

Alumni APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Honolulu, Hawaii ini meneruskan, penguatan ini untuk meningkatkan kemampuan pertahanan yang sekarang ini kondisinya dinilai masih jauh dari mumpuni, sekaligus membuat TNI lebih professional.

Dia mencontohkan betapa pengamanan laut masih lemah, terbukti tiap bulan ada ribuan kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia karena lemahnya kemampuan untuk menangkap.

Connie mengakui, langkah ini butuh dukungan anggaran yang besar. Masalahnya, perlunya pengalokasian anggaran yang besar untuk pertahanan belum bisa dipahami banyak kalangan.

"Kita harus punya sipil yang paham pertahanan. Sebab, melindungi segenap kedaulatan dan kekayaan itu tugas pertahanan,” imbuhnya.