Komisi I sesalkan pertemuan Hillary-Marty
Rabu, 05 September 2012 - 14:43 WIB
Komisi I sesalkan pertemuan Hillary-Marty
A
A
A
Sindonews.com - Komisi I menyesalkan pertemuan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang tidak membahas renegosiasi kontrak Freeport.
Seharusnya kehadiran Hillary di Jakarta bisa dimanfaatkan untuk membicarakan renegosiasi kontrak perusahaan pertambangan milik perusahaan Amerika Serikat tersebut.
"Mestinya kehadiran Hillary Clinton (menlu AS) bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia terkait sejumlah isu, yang menjadi perhatian publik," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2012).
Menurut Mahfudz, masyarakat sudah menuntut agar renegosiasi kontrak itu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar Papua, dan Indonesia pada umumnya. Namun pemerintah perlu memiliki komitmen untuk memenuhi tuntutan rakyat Indonesia.
"Tergantung bagaimana itikad, komitmen pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia menuturkan, saat ini ada ketidakseimbangan antara Freeport dengan masyarakat Papua. Keuntungan sepihak yang diperoleh oleh Freeport, sementara masyarakat setempat tidak merasakan keuntungan dengan keberadaan perusahaan tambang itu.
"Kontrak lebih berimbang, bukan semata-mata memberikan keuntungan terhadap Amerika," pungkasnya.
Sebelumnya, kedatangan mantan Ibu negara AS itu ke Indonesia bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga membawa pesan penting menyangkut kepentingan AS di tanah air. Salah satunya kontrak PT Freeport Indonesia.
Salah satu pesan yang diduga disampaikan Hillary kepada SBY adalah kontrak karya generasi kedua PT Freeport yang dimulai pada 1991. Sementara batas kontrak eksploitasi adalah hingga tahun 2021 mendatang.
Seharusnya kehadiran Hillary di Jakarta bisa dimanfaatkan untuk membicarakan renegosiasi kontrak perusahaan pertambangan milik perusahaan Amerika Serikat tersebut.
"Mestinya kehadiran Hillary Clinton (menlu AS) bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia terkait sejumlah isu, yang menjadi perhatian publik," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2012).
Menurut Mahfudz, masyarakat sudah menuntut agar renegosiasi kontrak itu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar Papua, dan Indonesia pada umumnya. Namun pemerintah perlu memiliki komitmen untuk memenuhi tuntutan rakyat Indonesia.
"Tergantung bagaimana itikad, komitmen pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia menuturkan, saat ini ada ketidakseimbangan antara Freeport dengan masyarakat Papua. Keuntungan sepihak yang diperoleh oleh Freeport, sementara masyarakat setempat tidak merasakan keuntungan dengan keberadaan perusahaan tambang itu.
"Kontrak lebih berimbang, bukan semata-mata memberikan keuntungan terhadap Amerika," pungkasnya.
Sebelumnya, kedatangan mantan Ibu negara AS itu ke Indonesia bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga membawa pesan penting menyangkut kepentingan AS di tanah air. Salah satunya kontrak PT Freeport Indonesia.
Salah satu pesan yang diduga disampaikan Hillary kepada SBY adalah kontrak karya generasi kedua PT Freeport yang dimulai pada 1991. Sementara batas kontrak eksploitasi adalah hingga tahun 2021 mendatang.
(mhd)
