Komitmen reformasi birokrasi rendah
Sabtu, 01 September 2012 - 09:06 WIB
Komitmen reformasi birokrasi rendah
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menilai komitmen politik terhadap reformasi birokrasi di Tanah Air masih rendah.
Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengatakan, reformasi birokrasi sedikitnya harus didukung tiga hal yaitu komitmen politik, kejelasan agenda reformasi birokrasi, serta mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Eko menjelaskan, dari ketiga hal tersebut, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi dinilai masih berkualitas rendah.
Apalagi jika dilihat dari kualitas reformasi birokrasi di level kementerian dan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah. “Agenda reformasi birokrasi ini seharusnya didukung oleh seluruh birokrat. Namun, kesadaran mereka masih rendah,” katanya seusai penutupan Bureaucracy Reform Exhibition, Conference, and Stakeholder Meeting 2012 di Jakarta, Jumat 31 Agustus 2012.
Guru besar Fisip UI ini menyatakan, pemerintah memang sangat ambisius sekali menjadikan reformasi birokrasi ini terwujud di segala lini. Selama dua tahun ini target tersebut digenjot sedemikian rupa. Jika gagal dalam dua tahun ini, pemerintah akan sulit mencari momentum yang tepat, sementara kepercayaan publik juga akan menghilang.
Selama dua tahun ini agenda reformasi yang dijalankan ialah sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berbasis teknologi informasi, sistem promosi terbuka untuk 6.400 pejabat eselon I dan II melalui assessment centre, sistem monitoring pelayanan publik, dan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara nasional.
Acara Bureaucracy Reform Exhibition, Conference, and Stakeholder Meeting 2012 yang berlangsung pada 27–29 Agustus 2012 menghadirkan 52 pemakalah. Pembicara utama adalah Menpan dan RB Azwar Abubakar, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry R Hardjapamengkas, Kepala BPKP Mardiasmo, Wali Kota Denpasar IB Rai D Mantra, Deputi Kepala LKPP Bima Wibisana. Pembicara lain adalah Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, President IIAS Pan Suk Kim, Commissioner of APSC Stephen Sedgwick, Guru Besar UGM Sofian Effendi, dan Kepala LAN Agus Dwiyanto.
Menpan dan RB Azwar Abubakar mengaku akan bertanggung jawab dan siap menerima berbagai pengaduan dari masyarakat jika mereka tidak puas dengan pelayanan publik. Masyarakat juga dapat mengadukan tentang pelayanan publik ini ke Ombudsman Republik Indonesia karena mekanisme ini sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kinerja baik dalam reformasi birokrasi banyak yang tidak tersosialisasikan sehingga masyarakat pun menilai negatif agenda perubahan sistem birokrasi ini.
“Capaian ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Juga perlu ada desakan dari berbagai pihak, sehingga birokrasi merasa terdesak dan bangkit untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
President of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Pan Suk Kim mengungkapkan, reformasi birokrasi memang harus ditunjang dengan keteladanan dan ketegasan kepemimpinan. Seperti krisis di Korea Selatan, presiden turun langsung untuk menggerakkan dan menyukseskan reformasi birokrasi. Karena itu, dia berharap hal serupa juga dilakukan di Indonesia.
Deputi Tata Kelola Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Eddy Poerwanto mengungkapkan, sejauh ini komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menciptakan birokrasi yang bersih memang belum diterjemahkan dengan baik di lapangan.
Namun, konferensi semacam ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan wawasan tentang reformasi birokrasi dan menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan agar efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty mengatakan, Australia sangat mendukung Indonesia untuk menciptakan proses reformasi birokrasi.
“Proses reformasi birokrasi itu tidak dapat tercipta tanpa partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Moriarty mengatakan, proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tak akan pernah berhenti. Australia yang sudah melangsungkan proses itu sejak beberapa dekade lalu bahkan terus melakukan pembaharuan.
Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengatakan, reformasi birokrasi sedikitnya harus didukung tiga hal yaitu komitmen politik, kejelasan agenda reformasi birokrasi, serta mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Eko menjelaskan, dari ketiga hal tersebut, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi dinilai masih berkualitas rendah.
Apalagi jika dilihat dari kualitas reformasi birokrasi di level kementerian dan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah. “Agenda reformasi birokrasi ini seharusnya didukung oleh seluruh birokrat. Namun, kesadaran mereka masih rendah,” katanya seusai penutupan Bureaucracy Reform Exhibition, Conference, and Stakeholder Meeting 2012 di Jakarta, Jumat 31 Agustus 2012.
Guru besar Fisip UI ini menyatakan, pemerintah memang sangat ambisius sekali menjadikan reformasi birokrasi ini terwujud di segala lini. Selama dua tahun ini target tersebut digenjot sedemikian rupa. Jika gagal dalam dua tahun ini, pemerintah akan sulit mencari momentum yang tepat, sementara kepercayaan publik juga akan menghilang.
Selama dua tahun ini agenda reformasi yang dijalankan ialah sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berbasis teknologi informasi, sistem promosi terbuka untuk 6.400 pejabat eselon I dan II melalui assessment centre, sistem monitoring pelayanan publik, dan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara nasional.
Acara Bureaucracy Reform Exhibition, Conference, and Stakeholder Meeting 2012 yang berlangsung pada 27–29 Agustus 2012 menghadirkan 52 pemakalah. Pembicara utama adalah Menpan dan RB Azwar Abubakar, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry R Hardjapamengkas, Kepala BPKP Mardiasmo, Wali Kota Denpasar IB Rai D Mantra, Deputi Kepala LKPP Bima Wibisana. Pembicara lain adalah Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, President IIAS Pan Suk Kim, Commissioner of APSC Stephen Sedgwick, Guru Besar UGM Sofian Effendi, dan Kepala LAN Agus Dwiyanto.
Menpan dan RB Azwar Abubakar mengaku akan bertanggung jawab dan siap menerima berbagai pengaduan dari masyarakat jika mereka tidak puas dengan pelayanan publik. Masyarakat juga dapat mengadukan tentang pelayanan publik ini ke Ombudsman Republik Indonesia karena mekanisme ini sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kinerja baik dalam reformasi birokrasi banyak yang tidak tersosialisasikan sehingga masyarakat pun menilai negatif agenda perubahan sistem birokrasi ini.
“Capaian ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Juga perlu ada desakan dari berbagai pihak, sehingga birokrasi merasa terdesak dan bangkit untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
President of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Pan Suk Kim mengungkapkan, reformasi birokrasi memang harus ditunjang dengan keteladanan dan ketegasan kepemimpinan. Seperti krisis di Korea Selatan, presiden turun langsung untuk menggerakkan dan menyukseskan reformasi birokrasi. Karena itu, dia berharap hal serupa juga dilakukan di Indonesia.
Deputi Tata Kelola Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Eddy Poerwanto mengungkapkan, sejauh ini komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menciptakan birokrasi yang bersih memang belum diterjemahkan dengan baik di lapangan.
Namun, konferensi semacam ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan wawasan tentang reformasi birokrasi dan menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan agar efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty mengatakan, Australia sangat mendukung Indonesia untuk menciptakan proses reformasi birokrasi.
“Proses reformasi birokrasi itu tidak dapat tercipta tanpa partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Moriarty mengatakan, proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tak akan pernah berhenti. Australia yang sudah melangsungkan proses itu sejak beberapa dekade lalu bahkan terus melakukan pembaharuan.
(lil)
