Lemhanas ingatkan, jangan singgung SARA
Kamis, 30 Agustus 2012 - 15:20 WIB
Lemhanas ingatkan, jangan singgung SARA
A
A
A
Sindonews.com – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan isu SARA. Karena masalah tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang bisa mengganggu integritas persatuan.
“Apapun, janganlah bermain main api dengan SARA. Janganlah membawa-bawa masalah yang ditutup dengan cover keyakinan (agama),” tegas Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji di Jakarta, Kamis (30/8).
Berkaitan banyaknya kasus berbau SARA, pihaknya meminta setiap kepala daerah untuk lebih memerhatikan kasus-kasus yang berpotensi memecah belah persatuan yang ada di daerahnya. Karena, bibit-bibit konflik yang memecah persatuan juga terdapat di berbagai daerah lain di Indonesia.
Untuk mendeteksi adanya gejolak di tengah masyarakat, Lemhanas telah memiliki forum konsolidasi (forkon) kepala daerah se-Indonesia. Forkon ini, lebih menekankan para kepala daerah (bupati/wali kota) memerhatikan aspek-aspek Pancasila.
"Jadi ini bukan kasus di Sampang saja. Harus diperhatikan kasus serupa bisa terjadi kalau kelompok orang yang ada di daerah maupun dimanapun tidak memperhatikan nilai Pancasila,” katanya.
Di pendidikan kursus reguler angkatan (KRA) Lemhannas, kata Budi, cukup representatif dan menyakini bahwa Pancasila benar. Dalam KRA, peserta juga menyampaikan adanya bibit-bibit konflik yang bisa memecah persatuan.
“Lemhannas tidak henti-henti memperbesar forkon. Kita akan meningkatkan lagi. Ini (konflik) jadi PR (pekerjaan rumah) besar dan tantangan Lemhannas. Tentunya Lemhannas bukan penegak hukum, tapi misi Lemhannas adalah membangun karakter bangsa. Lemhannas harus berperan. Kami prihatin,” terang Gubernur Lemhannas.
“Apapun, janganlah bermain main api dengan SARA. Janganlah membawa-bawa masalah yang ditutup dengan cover keyakinan (agama),” tegas Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji di Jakarta, Kamis (30/8).
Berkaitan banyaknya kasus berbau SARA, pihaknya meminta setiap kepala daerah untuk lebih memerhatikan kasus-kasus yang berpotensi memecah belah persatuan yang ada di daerahnya. Karena, bibit-bibit konflik yang memecah persatuan juga terdapat di berbagai daerah lain di Indonesia.
Untuk mendeteksi adanya gejolak di tengah masyarakat, Lemhanas telah memiliki forum konsolidasi (forkon) kepala daerah se-Indonesia. Forkon ini, lebih menekankan para kepala daerah (bupati/wali kota) memerhatikan aspek-aspek Pancasila.
"Jadi ini bukan kasus di Sampang saja. Harus diperhatikan kasus serupa bisa terjadi kalau kelompok orang yang ada di daerah maupun dimanapun tidak memperhatikan nilai Pancasila,” katanya.
Di pendidikan kursus reguler angkatan (KRA) Lemhannas, kata Budi, cukup representatif dan menyakini bahwa Pancasila benar. Dalam KRA, peserta juga menyampaikan adanya bibit-bibit konflik yang bisa memecah persatuan.
“Lemhannas tidak henti-henti memperbesar forkon. Kita akan meningkatkan lagi. Ini (konflik) jadi PR (pekerjaan rumah) besar dan tantangan Lemhannas. Tentunya Lemhannas bukan penegak hukum, tapi misi Lemhannas adalah membangun karakter bangsa. Lemhannas harus berperan. Kami prihatin,” terang Gubernur Lemhannas.
(ysw)
