Pejabat harus steril dari konflik kepentingan

Sindonews.com – Wacana agar pejabat eksekutif tidak menjabat pimpinan partai politik (parpol) mendapatkan respons positif dari banyak kalangan. Jabatan publik mulai presiden/wapres, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memang idealnya diduduki oleh orang yang bisa fokus pada tugas yang diembannya.

Karena itu,mereka selayaknya mundur dari pimpinan parpol jika sudah menduduki jabatan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakannya. “Presiden, gubernur, dan pejabat- pejabat politik strategis lainnya sebaiknya tidak merangkap pimpinan partai,” tandas Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2012.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, saat ini memang tidak ada larangan seorang presiden dan pejabat eksekutif lain sekelas menteri, gubernur, dan bupati/wali kota merangkap jabatan sebagai ketua atau pimpinan parpol. Tetapi, mengingat luas dan beratnya tugas yang mereka emban, dia sepakat keharusan seseorang yang telah menduduki jabatan tersebut melepaskan jabatannya di partai.

“Ada dua alasan, pertama agar mereka lebih fokus dalam menjalankan tugasnya yang berat itu. Kedua, khusus untuk presiden, dia juga kepala negara. Adalah sangat elok jika seorang kepala negara menjadi bapak dari seluruh rakyat Indonesia dari partai dan golongan mana pun, ” ungkapnya. Menurut dia, presiden dan pejabat eksekutif yang merangkap ketua umum parpol atau ketua dewan pembina/pertimbangan salah satu parpol tetap saja akan mengesankan sosoknya sebagai partisan.

Sebagai partisan, kebijakan-kebijakannya akan menjadi sulit diterima dan didukung penuh oleh mereka yang di luar parpol tertentu yang dipimpinnya. “Selalu akan ada prejudice terhadap presiden yang dikesankan partisan itu,” ungkapnya. Karena itu, Hajriyanto sangat mendukung klausul agar mereka yang terpilih dalam jabatan eksekutif mundur dari jabatan parpol untuk diatur dalam revisi UU Pilpres, UU Pilkada,dan UU Kementerian.

“Dicoba saja diterapkan. Saya yakin ketentuan tersebut didukung oleh semua pihak. Presiden yang harus tidak merangkap pengurus parpol niscaya akan menguntungkan ketokohannya sebagai pengayom seluruh bangsa,” tandasnya. Ketua DPR Marzuki Alie juga mendukung klausul itu masuk dalam UU terkait yang dibahas ke depan.

“Itu sah saja kalau kita inginkan supaya tidak ada konflik kepentingan antara dia di partai dan dalam menjalankan roda pemerintahannya,” katanya. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung juga menilai wacana itu perlu dipertimbangkan oleh penyusun UU agar ke depan pola dan sistem pengelolaan negara bisa lebih baik.

“Kalau sudah jadi presiden, gubernur, bupati/wali kota perlu dipertimbangkan apakah perlu masih duduk secara struktural di dalam organisasi partai, itu perlu menjadi pertimbangan,” ungkapnya.Mantan Ketua DPR itu mengemukakan,jika hal itu masuk dalam UU,ke depan pejabat eksekutif khususnya presiden bisa lebih optimal menjalankan fungsi-fungsinya.