Sinergi intelijen-aparat keamanan dipertanyakan
Selasa, 28 Agustus 2012 - 14:05 WIB
Sinergi intelijen-aparat keamanan dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Terulangnya konflik di Sampang Jawa Timur dinilai menunjukkan lemahnya sinergi aparat keamanan antara intelijen dengan eksekutor. Pasalnya, potensi kekerasan tersebut sudah bisa dibaca sebelumnya.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengatakan, potensi gangguan seharusnya sudah bisa dibaca ketika banyak titik keamanan yang menerima pesan-pesan khusus dari otak kejadian tersebut.
"Pada saat ada yang mau merencanakan aktifitas kerusuhan, tentu ada pesan bersifat provokatif yang disebar," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Dia mengungkapkan, aparat intelijen seharusnya bisa mendeteksi potensi kekerasan yang akan terjadi kepada kelompok Syiah itu. "Yang penting, ketika intelijen mendeteksi ada potensi gangguan, dan rencana untuk menimbulkan kerusuhan massa, maka aparat harus mendukung temuan intelijen itu," ujarnya.
Menurutnya, badan intelijen, baik BIN, Bais, Baintelkam bekerja dalam konteks pencarian informasi, penggalangan, dan cipta kondisi. Sedangkan, eksekusi hasil kerja intelijen dilakukan oleh aparat teritorial.
"Jika yang lemah pimpinan komando teritorialnya dalam pengambilan keputusan, apakah intelijen yang harus disalahkan?" ungkapnya.
Untuk itu, dia menganggap seharusnya intelijen dan aparat eksekutor selalu bisa melakukan penggalangan, dan upaya preventif. "Jangan kalau sudah kejadian, baru kebakaran jenggot, dan hanya bisa lakukan tindakan represif. Saya rasa bukan hanya badan intelijen saja, tapi aparat teritorial secara keseluruhan," jelasnya.
Politikus Partai Hanura itu menyebut, tuntutan terhadap intelijen semakin besar karena kehormatan suatu negara dapat dilihat dari kemampuan intelijen dalam mengaplikasikan tugas pokok, dan fungsinya. "Dimanapun, tak peduli sistem pemerintahannya otoriter atau demokratis, dinas intelijen selalu menjadi kebutuhan negara," tandasnya.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengatakan, potensi gangguan seharusnya sudah bisa dibaca ketika banyak titik keamanan yang menerima pesan-pesan khusus dari otak kejadian tersebut.
"Pada saat ada yang mau merencanakan aktifitas kerusuhan, tentu ada pesan bersifat provokatif yang disebar," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Dia mengungkapkan, aparat intelijen seharusnya bisa mendeteksi potensi kekerasan yang akan terjadi kepada kelompok Syiah itu. "Yang penting, ketika intelijen mendeteksi ada potensi gangguan, dan rencana untuk menimbulkan kerusuhan massa, maka aparat harus mendukung temuan intelijen itu," ujarnya.
Menurutnya, badan intelijen, baik BIN, Bais, Baintelkam bekerja dalam konteks pencarian informasi, penggalangan, dan cipta kondisi. Sedangkan, eksekusi hasil kerja intelijen dilakukan oleh aparat teritorial.
"Jika yang lemah pimpinan komando teritorialnya dalam pengambilan keputusan, apakah intelijen yang harus disalahkan?" ungkapnya.
Untuk itu, dia menganggap seharusnya intelijen dan aparat eksekutor selalu bisa melakukan penggalangan, dan upaya preventif. "Jangan kalau sudah kejadian, baru kebakaran jenggot, dan hanya bisa lakukan tindakan represif. Saya rasa bukan hanya badan intelijen saja, tapi aparat teritorial secara keseluruhan," jelasnya.
Politikus Partai Hanura itu menyebut, tuntutan terhadap intelijen semakin besar karena kehormatan suatu negara dapat dilihat dari kemampuan intelijen dalam mengaplikasikan tugas pokok, dan fungsinya. "Dimanapun, tak peduli sistem pemerintahannya otoriter atau demokratis, dinas intelijen selalu menjadi kebutuhan negara," tandasnya.
(lil)
