Enam isu yang mengusik SBY
Kamis, 16 Agustus 2012 - 14:44 WIB
Enam isu yang mengusik SBY
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, setidaknya ada enam isu penting yang mengusik pemerintahannya selama lima tahun menjabat.
Keenam isu itu adalah, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan good governance, kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global.
"Dalam satu tahun terakhir ini, saya mencatat ada sejumlah isu yang mengemuka dan menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah isu itu, menjadi pekerjaan rumah untuk kita atasi dan kita kelola bersama-sama," ujar Presiden SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Tentang pemberantasan korupsi, SBY mengatakan, kegiatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya meningkat pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, menjadi terhambat karena anggarannya dikorup. Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi penopang pembangunan.
"Dalam bahasa terang dan gamblang pernah saya katakan, tidak boleh terjadi kongkalikong antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, dan dunia usaha yang menguras uang negara, baik APBN maupun APBD," terangnya.
Untuk reformasi birokrasi dan good governance, SBY mengingatkan tentang perlunya kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah. Semua pihak harus berbagi peran dan tanggung jawab. Semua keputuskan Pemerintah Pusat, keberhasilannya ditentukan oleh pemerintahan di daerah-daerah.
"Pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Mereka yang melayani pagi dan sore, siang dan malam, adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengabdi tanpa pamrih," ungkapnya.
Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan yang serius. Masyarakat diminta menghindar diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses Pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan.
"Kita harus menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horisontal," tegasnya.
Terkait dengan iklim investasi dan kepastian hukum, SBY menyadari mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.
"Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah," terangnya.
Sedang untuk pembangunan infrastruktur, terkait erat dengan isu keempat, yakni iklim investasi dan kepastian hukum. Jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka peluang membangun infrastruktur akan terbuka lebar.
"Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Inilah peluang emas atau "golden opportunity" yang tidak boleh disia-siakan," ujarnya optimis.
Terakhir, kesehatan fiskal. Di tengah-tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global, SBY mengaku, pemerintah semakin tertantang untuk mampu menjaga kesehatan fiskal Indonesia.
"Keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan," tukasnya.
Keenam isu itu adalah, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan good governance, kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global.
"Dalam satu tahun terakhir ini, saya mencatat ada sejumlah isu yang mengemuka dan menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah isu itu, menjadi pekerjaan rumah untuk kita atasi dan kita kelola bersama-sama," ujar Presiden SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Tentang pemberantasan korupsi, SBY mengatakan, kegiatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya meningkat pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, menjadi terhambat karena anggarannya dikorup. Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi penopang pembangunan.
"Dalam bahasa terang dan gamblang pernah saya katakan, tidak boleh terjadi kongkalikong antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, dan dunia usaha yang menguras uang negara, baik APBN maupun APBD," terangnya.
Untuk reformasi birokrasi dan good governance, SBY mengingatkan tentang perlunya kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah. Semua pihak harus berbagi peran dan tanggung jawab. Semua keputuskan Pemerintah Pusat, keberhasilannya ditentukan oleh pemerintahan di daerah-daerah.
"Pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Mereka yang melayani pagi dan sore, siang dan malam, adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengabdi tanpa pamrih," ungkapnya.
Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan yang serius. Masyarakat diminta menghindar diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses Pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan.
"Kita harus menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horisontal," tegasnya.
Terkait dengan iklim investasi dan kepastian hukum, SBY menyadari mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.
"Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah," terangnya.
Sedang untuk pembangunan infrastruktur, terkait erat dengan isu keempat, yakni iklim investasi dan kepastian hukum. Jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka peluang membangun infrastruktur akan terbuka lebar.
"Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Inilah peluang emas atau "golden opportunity" yang tidak boleh disia-siakan," ujarnya optimis.
Terakhir, kesehatan fiskal. Di tengah-tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global, SBY mengaku, pemerintah semakin tertantang untuk mampu menjaga kesehatan fiskal Indonesia.
"Keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan," tukasnya.
(san)
