SBY janji percepat pembangunan Indonesia Timur
Kamis, 16 Agustus 2012 - 13:41 WIB
SBY janji percepat pembangunan Indonesia Timur
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan mempercepat dan memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di kawasan Timur Indonesia.
"Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kita berikan perhatian lebih besar untuk mempercepat pembangunan di sana. Kita ingin, mewujudkan pembangunan untuk semua," ujar Presiden SBY dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Pemerintah berjanji, akan melakukan pembangunan yang adil dan merata di wilayah desentralisasi asimetris yang telah dilakukan, seperti di Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat.
"Kita tidak pernah mengenal lelah di dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang berbeda-berbeda, pemerintah semakin memperkuat pembangunan yang berdimensi kewilayahan untuk menyebarkan pertumbuhan dan keadilan ke seluruh negeri," terangnya.
Salah satu yang akan dilakukan untuk pemerataan pembangunan itu adalah, dengan tidak meningkatkan anggaran belanja pegawai secara tidak proporsional. Namun lebih kepada peningkatan komposisi pemanfaatan anggaran daerah yang berorientasi bagi peningkatan kapasitas produktif daerah.
"Upaya ini dapat kita wujudkan apabila didukung oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal, dan tidak cenderung meningkatkan belanja pegawai secara tidak proporsional," tambahnya.
Dijelaskan, disentralisasi yang tengah berjalan tidak mengalami perubahan prinsip. Pemerintah hanya melakukan pengaturan ulang terhadap daerah-daerah agar lebih baik dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
"Saudara-saudara kita di tanah Papua, senantiasa berada di hati kita semua. Pemerintah menyadari adanya kompleksitas persoalan yang memerlukan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Kita satukan langkah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat Papua," ungkapnya.
Oleh karena itu, otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat adalah kerangka dasar dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan daerah. Pemerintah telah menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.
"Membangun tanah Papua dalam bingkai NKRI, menjadi tugas kolektif semua anak bangsa. Untuk itulah pemerintah telah mengambil inisiatif mempercepat pembangunan di tanah Papua, dengan agenda dan dukungan anggaran yang diperlukan," tambahnya.
Untuk memastikan pembangunan di Papua dan Papua Barat berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), dengan tugas untuk memastikan terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan.
"Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat," pungkasnya.
"Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kita berikan perhatian lebih besar untuk mempercepat pembangunan di sana. Kita ingin, mewujudkan pembangunan untuk semua," ujar Presiden SBY dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Pemerintah berjanji, akan melakukan pembangunan yang adil dan merata di wilayah desentralisasi asimetris yang telah dilakukan, seperti di Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat.
"Kita tidak pernah mengenal lelah di dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang berbeda-berbeda, pemerintah semakin memperkuat pembangunan yang berdimensi kewilayahan untuk menyebarkan pertumbuhan dan keadilan ke seluruh negeri," terangnya.
Salah satu yang akan dilakukan untuk pemerataan pembangunan itu adalah, dengan tidak meningkatkan anggaran belanja pegawai secara tidak proporsional. Namun lebih kepada peningkatan komposisi pemanfaatan anggaran daerah yang berorientasi bagi peningkatan kapasitas produktif daerah.
"Upaya ini dapat kita wujudkan apabila didukung oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal, dan tidak cenderung meningkatkan belanja pegawai secara tidak proporsional," tambahnya.
Dijelaskan, disentralisasi yang tengah berjalan tidak mengalami perubahan prinsip. Pemerintah hanya melakukan pengaturan ulang terhadap daerah-daerah agar lebih baik dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
"Saudara-saudara kita di tanah Papua, senantiasa berada di hati kita semua. Pemerintah menyadari adanya kompleksitas persoalan yang memerlukan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Kita satukan langkah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat Papua," ungkapnya.
Oleh karena itu, otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat adalah kerangka dasar dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan daerah. Pemerintah telah menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.
"Membangun tanah Papua dalam bingkai NKRI, menjadi tugas kolektif semua anak bangsa. Untuk itulah pemerintah telah mengambil inisiatif mempercepat pembangunan di tanah Papua, dengan agenda dan dukungan anggaran yang diperlukan," tambahnya.
Untuk memastikan pembangunan di Papua dan Papua Barat berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), dengan tugas untuk memastikan terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan.
"Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat," pungkasnya.
(san)
