Kemenakertrans minta anggaran transmigrasi ditambah
Rabu, 15 Agustus 2012 - 18:45 WIB
Kemenakertrans minta anggaran transmigrasi ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Saat ini pemerintah telah menyediakan anggaran Rp1,5 miliar untuk program transmigrasi. Namun anggaran tersebut dianggap belum cukup oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Setidaknya untuk anggaran program transmigrasi perlu ditambah hingga 100 persen atau menjadi Rp3 miliar. Kendati begitu, Kemenaketrans belum menjamin jika program transmigrasi bisa sukses.
“Agar pelaksanaan program transmigrasi berjalan baik, tidak hanya dibutuhkan anggaran sampai Rp3 triliun, melainkan juga koordinasi lintas sektoral dan kementerian,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat berbuka bersama dengan transmigran teladan dan pembina transmigran teladan tahun 2012 di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (15/8/2012).
Menurutnya masalah terberat dalam pengembangan program transmigrasi adalah ego sektoral. Karena itu, pihaknya telah meminta Bappenas memasukkan program transmigrasi secara lintas sektoral dan kementerian.
“Kita usulkan kepada Bappenas agar transmigrasi masuk bukan hanya program Kemenakertrans tetapi menjadi program di sektor PU, program wajib perhubungan dan beberapa sektor lain yang terkait. Tanpa itu kita tidak akan kuat tanggung sendiri," harapnya.
Selain itu, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2012-2014, pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembangunan transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam pembangunan,” tuturnya.
Dalam konteks pengembangan wilayah dan kemajuan daerah, data keberhasilan transmigrasi cukup meyakinkan, yakni sampai dengan 2012 tercatat ada 103 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi kabupaten/kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibu kota kecamatan.
Bahkan, ada 1.183 permukiman transmigrasi yang menjadi desa definitif dan satu ibu kota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
Setidaknya untuk anggaran program transmigrasi perlu ditambah hingga 100 persen atau menjadi Rp3 miliar. Kendati begitu, Kemenaketrans belum menjamin jika program transmigrasi bisa sukses.
“Agar pelaksanaan program transmigrasi berjalan baik, tidak hanya dibutuhkan anggaran sampai Rp3 triliun, melainkan juga koordinasi lintas sektoral dan kementerian,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat berbuka bersama dengan transmigran teladan dan pembina transmigran teladan tahun 2012 di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (15/8/2012).
Menurutnya masalah terberat dalam pengembangan program transmigrasi adalah ego sektoral. Karena itu, pihaknya telah meminta Bappenas memasukkan program transmigrasi secara lintas sektoral dan kementerian.
“Kita usulkan kepada Bappenas agar transmigrasi masuk bukan hanya program Kemenakertrans tetapi menjadi program di sektor PU, program wajib perhubungan dan beberapa sektor lain yang terkait. Tanpa itu kita tidak akan kuat tanggung sendiri," harapnya.
Selain itu, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2012-2014, pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembangunan transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam pembangunan,” tuturnya.
Dalam konteks pengembangan wilayah dan kemajuan daerah, data keberhasilan transmigrasi cukup meyakinkan, yakni sampai dengan 2012 tercatat ada 103 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi kabupaten/kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibu kota kecamatan.
Bahkan, ada 1.183 permukiman transmigrasi yang menjadi desa definitif dan satu ibu kota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
(ysw)
