Suara parpol turun karena kasus korupsi

Sindonews.com - Hasil survei Trust Indonesia Research and Consultant menunjukkan bahwa parpol cenderung ditinggalkan oleh pemilihnya karena kasus korupsi. Survei ini digelar pada 8-22 Juli 2012 di 200 desa di 33 provinsi.

Menurut peneliti Trust Indonesia, Afthonul Afif, jika pemilu digelar pada tahun ini, partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDIP masih duduk di posisi tiga besar.

Golkar mengisi posisi ranking pertama dengan dukungan 13,5 persen, disusul Partai Demokrat dengan dukungan 11,6 persen, dan PDIP 9,7 persen.

Namun jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, Demokrat mengalami penurunan suara yang sangat drastis.

“Turunnya suara Demokrat karena persepsi masyarakat terhadap fenomena korupsi dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” jelas Afthonul di Jakarta, kemarin.

Selain Demokrat, parpol-parpol seperti PDIP, PKS, PAN, PPP, dan Partai Hanura juga mengalami penurunan dukungan. Yang menarik, lanjut dia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami peningkatan suara yang signifikan.

Hal ini disebabkan faktor demografi yakni desa yang menjadi basis suara pemilih tradisional andalan PKB. Terlebih saat ini para kiai pemuka PKB sedang gencar-gencarnya menarik kembali dukungan warga Nahdlatul Ulama (NU).

“Karena pengaruh demografi, di desa basis suara PKB masih sangat besar,” papar Afthonul. D

ia melanjutkan, Partai NasDem sebagai parpol baru juga mendapatkan dukungan suara cukup besar. NasDem, kata dia, hadir di waktu yang tepat di tengah-tengah partai nasionalis sedang terpuruk.

Direktur Trust Indonesia Zudan Rosyidi mengatakan responden yang memilih partai Demokrat lebih condong untuk memberikan suaranya pada partai lain seperti NasDem, PKB, dan Partai Gerindra.

Sebanyak 32,9 persen suara Demokrat beralih ke NasDem dan 9,1 persen suara ke PKB dan Gerindra. Sementara itu, sebanyak 20,4 persen responden PDIP beralih ke PKB dan Gerindra.

Sementara itu, Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Syarif Hasan memastikan bahwa hingga kini Setgab masih eksis bahkan akan tetap ada hingga akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono pada 2014.

Oleh karena itu, Syarif mempertanyakan bila ada partai yang melontarkan pernyataan pedas tentang Setgab bahkan mendesak pembubarannya.

“Saya tidak tahu apakah pernyatan beberapa kader partai anggota koalisi tentang Setgab yang tidak efektif dan mati suri itu sebagai pernyataan pribadi atau institusi. Jika pernyataan institusi, maka partainya harus memikirkan untuk keluar dari koalisi. Tapi jika pernyataan pribadi,pimpinan partainya harus menegur,” ujar Syarif di Jakarta, kemarin.