Komitmen politik SBY lemah
Rabu, 08 Agustus 2012 - 08:01 WIB
Komitmen politik SBY lemah
A
A
A
Sindonews.com - Perseteruan dua lembaga penegakan hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM di Korlantas belum mereda.
Menurut anggota Komisi III DPR RI Eva K Sundari seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan tidak hanya membiarkan konflik itu terjadi.
Sikap presiden yang hanya diam menunjukan sikap ketidakkonsistenan dalam melakukan komitmen politik terkait dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Presiden sudah tidak serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, komitmen politik yang telah diucapkan SBY adalah lemah adanya,“ kata Eva saat dihubungi Sindonews, Rabu (8/8/2012).
Eva bahkan menduga, adanya kesengajaan dan upaya pembentukan situasi seperti saat ini oleh SBY. Kemudian, kondisi itu akan menjadi dasar kebimbangan SBY dalam menentukan sikap atas kasus itu.
“Karena presiden sengaja membiarkan konflik berlarut, pelanggaran konstitusi dan hukum ditolerir, tentu ada maksud dan tujuan. Dia ingin menciptakan situasi heboh, pemberantasan korupsi kacau dan para koruptornya tidak terjamah,“ tegasnya.
Kader PDIP tersebut juga mengatakan, sudah seharusnya kasus ini segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pihaknya pun mendukung agar kasus ini dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi.
“Agar tidak berkelanjutan politisasi ini, tapi bisa fokus di kasus maka perlu segera ada kepastian soal wewenang yaitu dibawa ke MK,“ tandasnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI Eva K Sundari seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan tidak hanya membiarkan konflik itu terjadi.
Sikap presiden yang hanya diam menunjukan sikap ketidakkonsistenan dalam melakukan komitmen politik terkait dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Presiden sudah tidak serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, komitmen politik yang telah diucapkan SBY adalah lemah adanya,“ kata Eva saat dihubungi Sindonews, Rabu (8/8/2012).
Eva bahkan menduga, adanya kesengajaan dan upaya pembentukan situasi seperti saat ini oleh SBY. Kemudian, kondisi itu akan menjadi dasar kebimbangan SBY dalam menentukan sikap atas kasus itu.
“Karena presiden sengaja membiarkan konflik berlarut, pelanggaran konstitusi dan hukum ditolerir, tentu ada maksud dan tujuan. Dia ingin menciptakan situasi heboh, pemberantasan korupsi kacau dan para koruptornya tidak terjamah,“ tegasnya.
Kader PDIP tersebut juga mengatakan, sudah seharusnya kasus ini segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pihaknya pun mendukung agar kasus ini dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi.
“Agar tidak berkelanjutan politisasi ini, tapi bisa fokus di kasus maka perlu segera ada kepastian soal wewenang yaitu dibawa ke MK,“ tandasnya.
(lns)
