Sengketa Simulator SIM perburuk citra penegakan hukum
Selasa, 07 Agustus 2012 - 12:11 WIB
Sengketa Simulator SIM perburuk citra penegakan hukum
A
A
A
Sindonews.com - Sengketa penanganan kasus simulator uji Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (korlantas) Mabes Polri, membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi semakin hilang.
Anggota Komisi III Martin Hutabarat menilai, sengketa kewenangan penanganan kasus korupsi, khususnya di Korlantas memperburuk citra penegakan hukum, sebaiknya KPK dan Polri mencari solusi tepat.
"Sengketa yang berlarut-larut antara Polri dengan KPK dalam kasus korupsi simulator SIM semakin memperburuk citra penegakan hukum kita," kata Martin saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Oleh sebab itu Politikus Partai Gerindra ini meminta, agar pertemuan kedua lembaga hukum itu dipercepat supaya tidak berlarut-larut, serta dapat solusinya.
"Kasihan institusinya, butuh waktu lama lagi nanti untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap (kedua) institusi ini. Padahal, dalam kepemimpinan Pak Timur Pradopo, Polri sudah berusaha memperbaiki kinerjanya dalam 1,5 tahun ini," kata dia.
Pimpinan KPK dan Polri diminta menomorduakan ego masing-masing institusi dan mengutamakan pemberantasan korupsi untuk menjaga nama baik institusi di mata masyarakat.
"Jangan biarkan perbedaan pandangan antara kedua institusi ini berlarut-larut," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kalau Polri dan KPK sudah bertemu, permasalahan kewenangan di kasus Korlantas akan beres.
"Mudah-mudahan tidak (ada perselisihan lagi), kalau nanti pimpinan KPK dan Polri bertemu. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya," katanya di Bandung, Sabtu 4 gustus 2012 lalu.
Menurutnya, saat ini publik sangat menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi Polri itu. Maka lebih baik Polri mempercayakan penyidikan Kepada KPK. Nanti, KPK harus bersinergi dengan Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut.
"Ini (publik) susah dibendung, karena sudah menjadi milik publik. Kecuali ya pers (menyetop) pemberitaannya, baru itu bisa. Tetapi, kan itu enggak mungkin," ujarnya.
Anggota Komisi III Martin Hutabarat menilai, sengketa kewenangan penanganan kasus korupsi, khususnya di Korlantas memperburuk citra penegakan hukum, sebaiknya KPK dan Polri mencari solusi tepat.
"Sengketa yang berlarut-larut antara Polri dengan KPK dalam kasus korupsi simulator SIM semakin memperburuk citra penegakan hukum kita," kata Martin saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Oleh sebab itu Politikus Partai Gerindra ini meminta, agar pertemuan kedua lembaga hukum itu dipercepat supaya tidak berlarut-larut, serta dapat solusinya.
"Kasihan institusinya, butuh waktu lama lagi nanti untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap (kedua) institusi ini. Padahal, dalam kepemimpinan Pak Timur Pradopo, Polri sudah berusaha memperbaiki kinerjanya dalam 1,5 tahun ini," kata dia.
Pimpinan KPK dan Polri diminta menomorduakan ego masing-masing institusi dan mengutamakan pemberantasan korupsi untuk menjaga nama baik institusi di mata masyarakat.
"Jangan biarkan perbedaan pandangan antara kedua institusi ini berlarut-larut," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kalau Polri dan KPK sudah bertemu, permasalahan kewenangan di kasus Korlantas akan beres.
"Mudah-mudahan tidak (ada perselisihan lagi), kalau nanti pimpinan KPK dan Polri bertemu. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya," katanya di Bandung, Sabtu 4 gustus 2012 lalu.
Menurutnya, saat ini publik sangat menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi Polri itu. Maka lebih baik Polri mempercayakan penyidikan Kepada KPK. Nanti, KPK harus bersinergi dengan Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut.
"Ini (publik) susah dibendung, karena sudah menjadi milik publik. Kecuali ya pers (menyetop) pemberitaannya, baru itu bisa. Tetapi, kan itu enggak mungkin," ujarnya.
(mhd)
