SBY harus tengahi KPK vs Polri
Sabtu, 04 Agustus 2012 - 14:54 WIB
SBY harus tengahi KPK vs Polri
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus diminta untuk menyelesaikan persoalan dualisme penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi mobil dan motor tahun anggaran 2011.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan mendinginkan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri.
"Negara harus segera bertindak menengahi, dan menyudahi konflik tersebut," katanya melalui siaran persnya yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).
Wakil Ketua MPR ini juga mengusulkan dua solusi yang harus segera dilakukan Presiden SBY untuk menghadapi persoalan itu. Pertama, presiden harus secepatnya turun tangan agar kedua KPK dan Polri mematuhi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Presiden tak perlu khawatir dituduh intervensi, karena Presiden justru dituntut untuk menggunakan otoritasnya dalam menyelesaikan sengketa," ujarnya.
Langkah selanjutnya, menurut dia, masyarakat bisa mengajukan kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kepastian hukum. "Dengan demikian, konflik antara Polri dengan KPK bisa diselesaikan secara hukum," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan mendinginkan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri.
"Negara harus segera bertindak menengahi, dan menyudahi konflik tersebut," katanya melalui siaran persnya yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).
Wakil Ketua MPR ini juga mengusulkan dua solusi yang harus segera dilakukan Presiden SBY untuk menghadapi persoalan itu. Pertama, presiden harus secepatnya turun tangan agar kedua KPK dan Polri mematuhi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Presiden tak perlu khawatir dituduh intervensi, karena Presiden justru dituntut untuk menggunakan otoritasnya dalam menyelesaikan sengketa," ujarnya.
Langkah selanjutnya, menurut dia, masyarakat bisa mengajukan kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kepastian hukum. "Dengan demikian, konflik antara Polri dengan KPK bisa diselesaikan secara hukum," ungkapnya.
(lil)
