Masyarakat sudah tidak percaya polisi?

Sindonews.com - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kian merosot. Tidak adanya itikad baik Polri dalam mengungkap kasus penembakan warga Ogan Ilir ditambahkan tersangkutnya petinggi Polri dalam kasus korupsi simulator menambah buruk catatan kepolisian Indonesia.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, tidak ada alasan untuk mempercayai institusi Polri, selama mereka tidak membuka diri terhadap masyarakat.

"Penetapan dua petinggi Polri terkait dengan pengadaan simulator membuktikan hal itu. Polisi masih menyatakan belum ada tersangka. Hanya dalam hitungan hari, KPK memastikan dua petinggi polri sebagai tersangka. Jadi bagaimana kita percaya pada institusi ini?," ujar Ray saat berbincang dengan Sindonews, Rabu 2 Agustus 2012 malam.

Ditambahkan Ray, Polri memiliki pakem untuk membantah setiap tudingan buruk terhadap institusinya. Hal itu terlihat dari kesan ditutup-tutupinya kasus penembakan warga Ogan Ilir dan korupsi petinggi Polri dalam proyek pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas).

"Itu gaya lama Polri. Pakem saat mereka terkena kasus. Tapi untuk jangka panjang, hal itu tidak mambantu polisi. Tingkat kepercayaan masyarakat atas mereka jauh merosot. Kalau tak ada keberanian untuk menyatakan bahwa ada tindakan salah yang mereka lakukan, kredibilitas polisi akan (terus) merosot," terangnya.

Ray berharap, Polri bisa lebih jujur. Karena masyarakat semakin pintar dalam melihat suatu masalah. Seperti yang terjadi dalam setiap kasus agraria misalnya. Hampir setiap kasus yang ditangani polisi selalu mamakan korban jiwa warga.

"Korban penembakan berungkali berjatuhan, khususunya dalam penanganan kasus tanah yang terkait antara pengusaha dengan rakyat. Bersikap jujur penting bagi kepolisian untuk memastikan perbaikan ke dalam. Sekarang ini, apapun argumen polisi akan ditanggapi tidak percaya oleh masyarakat," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi. Menurutnya dalam kasus penembakan Ogan Ilir maupun korupsi pengadaan simulator, masyarakat menunggu sikap jujur Polri.

"Agar tidak lebih terpuruk citra polisi, setelah terbongkarnya skancdal simulator SIM, tidak ada cara lain bagi Polri kecuali meminta maaf (kepada masyarakat Indonesia)," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penembakan warga Ogan Ilir itu dipicu sengketa lahan perkebunan tebu antara warga Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, dengan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. Warga sekitar mengklaim tanah perkebunan tebu itu milik nenek moyang mereka. Sementara pihak perusahaan mengklaim, tanah itu milik mereka dan sudah dibeli.

Tidak adanya kata sepakat antar dua kelompok itu membuat konflik kian meruncing yang berujung pada protes warga. Hilangnya 127 ton pupuk milik PT Perkebunan Nusantara di rayon tiga pada 17 Juli 2012, diduga menjadi alasan bagi perusahaan untuk memanggil satuan Brimob dari Polda Sumsel.

Kemudian anggota Brimob melakukan patroli di kawasan perkebunan. Melihat desanya dimasuki Brimob bersenjata lengkap, warga menghadang dan menanyai anggota Brimob itu. Sempat terjadi adu mulut saat warga menanyai anggota Brimob dan berujung saling lempar batu.

Merasa terancam, anggota Brimob langsung menembaki warga dengan peluru tajam. Peluru itu mengenai kepala seorang bocah berusia 12 tahun Angga bin Darmawan, dan empat warga lainnya. Angga tewas di tempat dengan luka tembak tepat di kepala sebelah kanan.

"Polisi tidak punya alasan hukum dan moral obligation untuk membantah tidak menembaki rakyat di Ogan Ilir. Karena secara hukum di area (konflik) itu hanya polisi (Brimob) yang membawa senjata," terang Adhie.

Lebih lanjut, Adhie menjelaskan, banyak kasus penembakan oleh Brimob di berbagai tempat konflik (agraria) adalah fakta yang sering terungkap. Tapi fakta itu sering juga dibantah polisi. Sehingga secara moral, bantahan polisi (tidak menambak Angga) kehilangan kepercayaan.