Perbaiki citra, Polri proaktif
Kamis, 02 Agustus 2012 - 11:30 WIB
Perbaiki citra, Polri proaktif
A
A
A
Sindonews.com - Citra kepolisian semakin miring di mata masyarakat setelah kasus dugaan korupsi mesin simulator uji Surat Izin Mengemudi (SIM) mencuat. Untuk itu polisi harus proaktif mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga hukum.
"Menurut saya, sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus (korupsi mesin simulator SIM) ini akan memperbaiki citra Polri," kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Dia menambahkan, Komisi Hukum DPR mendukung secara penuh penuntasan kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus saling mendukung, bukan menjatuhkan.
"Insiden penggeledahan di markas Korlantas Polri oleh KPK diharapkan tidak menimbulkan 'distrust' dan semangat saling menjatuhkan di antara lembaga penegak hukum," harap politikus Golkar ini.
Sebagaimana diketahui, Senin 30 Juli 2012 KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi mesin simulator SIM roda dua, dan roda empat.
KPK menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
Djoko dianggap menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri dengan melakukan korupsi pengadaan simulator yang merugikan negara Rp180 miliar.
Terkait dengan kasus tersebut, Djoko beserta sejumlah bawahannya sudah dicekal. Mantan bawahan Djoko yang turut dicekal adalah Wakil Kepala (Waka) Korlantas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo.
"Menurut saya, sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus (korupsi mesin simulator SIM) ini akan memperbaiki citra Polri," kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Dia menambahkan, Komisi Hukum DPR mendukung secara penuh penuntasan kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus saling mendukung, bukan menjatuhkan.
"Insiden penggeledahan di markas Korlantas Polri oleh KPK diharapkan tidak menimbulkan 'distrust' dan semangat saling menjatuhkan di antara lembaga penegak hukum," harap politikus Golkar ini.
Sebagaimana diketahui, Senin 30 Juli 2012 KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi mesin simulator SIM roda dua, dan roda empat.
KPK menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
Djoko dianggap menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri dengan melakukan korupsi pengadaan simulator yang merugikan negara Rp180 miliar.
Terkait dengan kasus tersebut, Djoko beserta sejumlah bawahannya sudah dicekal. Mantan bawahan Djoko yang turut dicekal adalah Wakil Kepala (Waka) Korlantas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo.
(mhd)
