Pemerintah diminta benahi Jamkesmas

Sindonews.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah membenahi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), terutama jelang peralihan menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan, kondisi Jamkesmas sedang kacau sehingga banyak masyarakat terancam tidak tercover Jamkesmas karena tidak diperbolehkan mendaftar baru dengan alasan proses peralihan. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk membenahi Jamkesmas sebelum masa peralihan ke BPJS.

“Saat ini kondisi Jamkesmas sedang kacau, banyak konstituen saya yang mengeluhkan tidak boleh mendaftar baru lagi,” ungkap Nova di Jakarta kemarin.
Menurut dia, penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih tersisa sekitar satu setengah tahun lagi. Selama itu pula kesehatan masyarakat masih dicover melalui Jamkesmas.

Sebelum peralihan ke BPJS berlangsung, Nova meminta pemerintah tidak membatasi masyarakat yang ingin mendaftar baru Jamkesmas.

Menanggapi hal itu, Kepala Jamkesmas Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan, pelayanan Jamkesmas sudah berjalan baik. Tahun ini Jamkesmas memang hanya mampu mengcover 76,4 juta jiwa masyarakat tidak mampu, lalu pada 2013 akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa, dan pada 2014 ditargetkan mencapai 96,7 juta jiwa.

“Jadi tidak secara langsung seluruhnya masyarakat dicover dalam Jamkesmas. Proses penambahannya dilakukan secara bertahap,” kata Sumantri.

Dia menambahkan, salah satu alasan penambahan jumlah masyarakat yang dicover Jamkesmas dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Apalagi pemerintah juga punya prioritas lain untuk persiapan penyelenggaraan BPJS 2014 mendatang.