Sering tembaki rakyat, Brimob jadi momok baru
Rabu, 01 Agustus 2012 - 08:03 WIB
Sering tembaki rakyat, Brimob jadi momok baru
A
A
A
Sindonews.com - Kasus penembakan warga Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu oleh anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) menambah catatan kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepolisian, paska reformasi 1998.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, pendekatan kekerasan yang kerap dilakukan anggota Brimob saat berhadapan dengan rakyat menjadikan mereka sebagai momok baru masyarakat, setelah tentara di era Orde Baru (Orba).
"Reformasi yang kita minta itu dalam rangka membuat posisi Brimob khususnya, dan kepolisian umumnya lebih diterima masyarakt lagi. Jangan sampai mereka menjadi momok baru paska tentara," ujar Ray saat berbincang dengan Sindonews, Selasa 31 Juli 2012 malam.
Ditambahkan Ray, ada yang salah dalam pendidikan anggota Brimob dan kepolisian di Indonesia. Sistem pendidikan yang mengedepankan kekerasan dalam menghadapi konflik warga harus dirubah dengan pendekatan kemanusiaan.
"Ya, modulnya belum dirubah. Tapi yang utama Polda-Poldanya masih ada kecenderungan berpihak pada pengusaha, maka Brimob akan diminta agak keras. Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran HAM seperti ini rentan ditiadakan," terang aktivis reformasi 1998 ini.
Saat ditanya gerakan Indonesia tanpa Brimob, Ray dengan tegas mengatakan, tidak mungkin satuan Brimob dapat dibubarkan. Menurutnya, persoalan utama dari seringnya kasus kekerasan yang melibatkan anggota Brimob dan kepolisian adalah pola pendidikan dan pendekatan yang digunakan intrumen kekuasaan tersebut.
"Jangan sampai mereka menjadi lembaga baru yang dipandang paling negatif di mata masyarakat. Tentu saja tidak mungkin. Persoalan kita bukan membubarkannya, tapi mengubah cara pendekatan dan penanganan mereka yang lebih mengedepankan kekerasan dibanding langkah-langkah persuasif," tukasnya.
Lebih lanjut, Ray menjelaskan pentingnya refrormasi mental di kalangan polisi. "Penyakit buruk tentara semasa orde baru yakni selalu berpihak pada penguasa dan pengusaha dengan menjadikan rakyat sebagai korban kini beralih ke polisi," jelasnya.
Ditambahkan Ray, hampir dalam setiap kasus warga, aparat kepolisian tidak pernah menunjukkan sikap netralnya. Mereka selalu berpihak kepada pengusaha dalam setiap kasus sengketa lahan.
"Di mana-mana kita lihat polisi tak mampu memperlihatkan kemampuan independensi dan pelayanannya. Alasan penggunaan senjata selalu klasik, mempertahankan diri dari serangan rakyat yang beringas. Kata beringas saja sudah menyiratkan pertanyaan. Apa yang membuat rakyat jadi beringas," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrok warga Desa Limbang Jaya dipicu oleh konflik agraria yang terjadi sejak lama. Warga sekitar mengklaim tanah perkebunan tebu itu milik nenek moyang mereka. Sementara pihak perusahaan mengklaim, tanah itu milik mereka dan sudah dibeli.
Tidak adanya kata sepakat antar dua kelompok itu membuat konflik kian meruncing yang berujung pada protes warga. Untuk mengamankan asetnya, pihak perusahaan memanggil anggota Brimob untuk melakukan pengamanan. Sempat terjadi adu mulut antara anggota Brimob dengan warga hingga berujung saling lempar batu.
Merasa terancam, anggota Brimob langsung menembaki warga dengan peluru tajam. Peluru itu mengenai kepala seorang bocah berusia 12 tahun Angga bin Darmawan, dan empat warga lainnya. Angga tewas di tempat dengan luka tembak, tepat di kepala sebelah kanan.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, pendekatan kekerasan yang kerap dilakukan anggota Brimob saat berhadapan dengan rakyat menjadikan mereka sebagai momok baru masyarakat, setelah tentara di era Orde Baru (Orba).
"Reformasi yang kita minta itu dalam rangka membuat posisi Brimob khususnya, dan kepolisian umumnya lebih diterima masyarakt lagi. Jangan sampai mereka menjadi momok baru paska tentara," ujar Ray saat berbincang dengan Sindonews, Selasa 31 Juli 2012 malam.
Ditambahkan Ray, ada yang salah dalam pendidikan anggota Brimob dan kepolisian di Indonesia. Sistem pendidikan yang mengedepankan kekerasan dalam menghadapi konflik warga harus dirubah dengan pendekatan kemanusiaan.
"Ya, modulnya belum dirubah. Tapi yang utama Polda-Poldanya masih ada kecenderungan berpihak pada pengusaha, maka Brimob akan diminta agak keras. Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran HAM seperti ini rentan ditiadakan," terang aktivis reformasi 1998 ini.
Saat ditanya gerakan Indonesia tanpa Brimob, Ray dengan tegas mengatakan, tidak mungkin satuan Brimob dapat dibubarkan. Menurutnya, persoalan utama dari seringnya kasus kekerasan yang melibatkan anggota Brimob dan kepolisian adalah pola pendidikan dan pendekatan yang digunakan intrumen kekuasaan tersebut.
"Jangan sampai mereka menjadi lembaga baru yang dipandang paling negatif di mata masyarakat. Tentu saja tidak mungkin. Persoalan kita bukan membubarkannya, tapi mengubah cara pendekatan dan penanganan mereka yang lebih mengedepankan kekerasan dibanding langkah-langkah persuasif," tukasnya.
Lebih lanjut, Ray menjelaskan pentingnya refrormasi mental di kalangan polisi. "Penyakit buruk tentara semasa orde baru yakni selalu berpihak pada penguasa dan pengusaha dengan menjadikan rakyat sebagai korban kini beralih ke polisi," jelasnya.
Ditambahkan Ray, hampir dalam setiap kasus warga, aparat kepolisian tidak pernah menunjukkan sikap netralnya. Mereka selalu berpihak kepada pengusaha dalam setiap kasus sengketa lahan.
"Di mana-mana kita lihat polisi tak mampu memperlihatkan kemampuan independensi dan pelayanannya. Alasan penggunaan senjata selalu klasik, mempertahankan diri dari serangan rakyat yang beringas. Kata beringas saja sudah menyiratkan pertanyaan. Apa yang membuat rakyat jadi beringas," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrok warga Desa Limbang Jaya dipicu oleh konflik agraria yang terjadi sejak lama. Warga sekitar mengklaim tanah perkebunan tebu itu milik nenek moyang mereka. Sementara pihak perusahaan mengklaim, tanah itu milik mereka dan sudah dibeli.
Tidak adanya kata sepakat antar dua kelompok itu membuat konflik kian meruncing yang berujung pada protes warga. Untuk mengamankan asetnya, pihak perusahaan memanggil anggota Brimob untuk melakukan pengamanan. Sempat terjadi adu mulut antara anggota Brimob dengan warga hingga berujung saling lempar batu.
Merasa terancam, anggota Brimob langsung menembaki warga dengan peluru tajam. Peluru itu mengenai kepala seorang bocah berusia 12 tahun Angga bin Darmawan, dan empat warga lainnya. Angga tewas di tempat dengan luka tembak, tepat di kepala sebelah kanan.
(san)
