Marzuki tuding Kemenag pasti terlibat
Jum'at, 20 Juli 2012 - 16:15 WIB
Marzuki tuding Kemenag pasti terlibat
A
A
A
Sindonews.com - Saling tuding tanpa bukti jelas, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Seperti yang dilakukan Ketua DPR RI Marzuki Alie misalnya.
"Korupsi Alquran itu juga tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada di Kementrian Agama (Kemenag) yang terlibat. Bagaimana mungkin tender diurusi sendiri oleh anggota DPR," tuding Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).
Marzuki menjelaskan, DPR bisa bersih dari oknum pelaku korupsi, kalau pihak eksekutif mau bekerja sama dengan baik. Hal itu, katanya, bisa dimulai ketika proses penganggaran oleh DPR tidak perlu diberi imbalan dan eksekutif tidak perlu khawatir DPR tidak akan menyetujuinya.
"Mau setuju, mau enggak, biarin saja. Enggak akan ada korupsi di DPR kalau gitu. Kan juga enggak mungkin DPR enggak menyetujui anggaran," terang Marzuki.
DPR sebagai lembaga legeslatif, sambung Marzuki, punya hak budget terkait pengesahan anggaran. Menurutnya kalau terjadi tindak pidana korupsi, pasti ada kaitannya dengan eksekutif.
"Saya jamin 100 persen. Kalau tidak ada kong kalikong antara eksekutif dengan DPR, tidak mungkin terjadi korupsi," pungkasnya.
"Korupsi Alquran itu juga tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada di Kementrian Agama (Kemenag) yang terlibat. Bagaimana mungkin tender diurusi sendiri oleh anggota DPR," tuding Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).
Marzuki menjelaskan, DPR bisa bersih dari oknum pelaku korupsi, kalau pihak eksekutif mau bekerja sama dengan baik. Hal itu, katanya, bisa dimulai ketika proses penganggaran oleh DPR tidak perlu diberi imbalan dan eksekutif tidak perlu khawatir DPR tidak akan menyetujuinya.
"Mau setuju, mau enggak, biarin saja. Enggak akan ada korupsi di DPR kalau gitu. Kan juga enggak mungkin DPR enggak menyetujui anggaran," terang Marzuki.
DPR sebagai lembaga legeslatif, sambung Marzuki, punya hak budget terkait pengesahan anggaran. Menurutnya kalau terjadi tindak pidana korupsi, pasti ada kaitannya dengan eksekutif.
"Saya jamin 100 persen. Kalau tidak ada kong kalikong antara eksekutif dengan DPR, tidak mungkin terjadi korupsi," pungkasnya.
(san)
