Ancaman pemecatan blunder Ical
Kamis, 19 Juli 2012 - 08:15 WIB
Ancaman pemecatan blunder Ical
A
A
A
Sindonews.com - Ancaman pemecatan dari Partai Golkar terhadap kader yang akan menjadi calon presiden (capres) dari parpol lain dinilai justru akan menjadi blunder besar bagi ketua umum sekaligus capresnya, Aburizal Bakrie (Ical).
"Keputusan Golkar untuk mencapreskan Ical yang dipaksakan membuat semua kebijakan dan keputusan lain juga terbawa-bawa jadi dipaksakan. Akhirnya keputusan-keputusan yang muncul selalu top downdan cenderung kurang bijak dengan dalih untuk mengamankan pencapresan ketua umum. Ini berbahaya," ungkap pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta kemarin.
Toto-sapaan Yunarto-yakin, pola seperti ini akan menjadi batu sandungan Golkar dan Ical dalam perjalanan menuju Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Pendekatan Ical yang hanya mengedepankan formalitas tidak akan banyak membantunya bisa mendapat dukungan penuh dari jajaran elite, kader, maupun simpatisan Golkar, baik di pusat maupun daerah. Sebaliknya, Ical akan semakin tercitrakan sebagai pemimpin yang otoriter.
Di sisi lain, kader yang diusung partai lain sebagai capres dan menjadi korban pemecatan Golkar akan tampak terzalimi dan meraup lebih banyak simpati pemilih.
Diberitakan sebelumnya, ancaman pemecatan terhadap kader yang maju di pilpres menggunakan parpol lain merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar di Bogor, Juni lalu. Padahal, jauh hari sebelum rapimnas, Ical pernah memberi jaminan restu kepada siapa pun kader Golkar yang diusung parpol lain sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres).
"Saya merestui semua, bukan hanya Pak JK (mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla)," katanya di Surabaya, 5 Mei 2012.
Belakangan, JK yang mengaku sudah didekati beberapa parpol untuk diusung menjadi capres 2014 menyatakan siap dan pasrah jika akhirnya Golkar memecat dirinya. Toto melanjutkan,ancaman pemecatan terhadap JK adalah bukti nyata bahwa di internal Golkar memang belum ada dukungan solid atas pencalonan Ical.
Apalagi, hasil beberapa survei membuktikan bahwa elektabilitas JK lebih tinggi ketimbang Ical. Fakta juga menunjukkan bahwa sejauh ini dinamika pencapresan di Golkar hanya berputar di tataran pengurus DPD I (tingkat provinsi). "Padahal kanyang dekat dengan basis massa itu DPD II (pengurus kabupaten/kota)," ujar Toto.
Pandangan senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana. Selain harus menghadapi lemahnya soliditas dukungan dari internal Golkar, Ical pun menghadapi manuver jajaran DPD I yang berkumpul di Bali dengan agenda yang tidak terklarifikasi dengan jelas.
"Yang menarik dari pertemuan jajaran DPD I Golkar di Bali adalah kenapa sejauh ini langkah konsolidasi hanya melibatkan DPD I,bukan DPD II? Kenapa ini belum berjalan?" tanya Ari.
Kekalahan telak pasangan calon Golkar dalam Pilkada DKI Jakarta juga menjadi warning. "Terlihat jelas mesin partai tidak berjalan.Elite Golkar terbelah. Ical bisa mengalami hal seperti yang dialami pasangan usungannya di Pilkada DKI," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari berpandangan, tokoh sekaliber JK sudah tidak lagi mau berdebat atau berurusan dengan ancaman pemecatan dari partai. Menurut dia, JK merupakan tokoh lintas partai yang sudah bukan levelnya lagi berbicara soal pecat memecat.
"Pak JK kansudah tokoh nasional, tokoh bangsa, sudah lintas partai dan lintas golongan. Wajar bila beliau tidak serius menanggapi ancaman pemecatan," kata wakil ketua MPR ini.
"Keputusan Golkar untuk mencapreskan Ical yang dipaksakan membuat semua kebijakan dan keputusan lain juga terbawa-bawa jadi dipaksakan. Akhirnya keputusan-keputusan yang muncul selalu top downdan cenderung kurang bijak dengan dalih untuk mengamankan pencapresan ketua umum. Ini berbahaya," ungkap pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta kemarin.
Toto-sapaan Yunarto-yakin, pola seperti ini akan menjadi batu sandungan Golkar dan Ical dalam perjalanan menuju Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Pendekatan Ical yang hanya mengedepankan formalitas tidak akan banyak membantunya bisa mendapat dukungan penuh dari jajaran elite, kader, maupun simpatisan Golkar, baik di pusat maupun daerah. Sebaliknya, Ical akan semakin tercitrakan sebagai pemimpin yang otoriter.
Di sisi lain, kader yang diusung partai lain sebagai capres dan menjadi korban pemecatan Golkar akan tampak terzalimi dan meraup lebih banyak simpati pemilih.
Diberitakan sebelumnya, ancaman pemecatan terhadap kader yang maju di pilpres menggunakan parpol lain merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar di Bogor, Juni lalu. Padahal, jauh hari sebelum rapimnas, Ical pernah memberi jaminan restu kepada siapa pun kader Golkar yang diusung parpol lain sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres).
"Saya merestui semua, bukan hanya Pak JK (mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla)," katanya di Surabaya, 5 Mei 2012.
Belakangan, JK yang mengaku sudah didekati beberapa parpol untuk diusung menjadi capres 2014 menyatakan siap dan pasrah jika akhirnya Golkar memecat dirinya. Toto melanjutkan,ancaman pemecatan terhadap JK adalah bukti nyata bahwa di internal Golkar memang belum ada dukungan solid atas pencalonan Ical.
Apalagi, hasil beberapa survei membuktikan bahwa elektabilitas JK lebih tinggi ketimbang Ical. Fakta juga menunjukkan bahwa sejauh ini dinamika pencapresan di Golkar hanya berputar di tataran pengurus DPD I (tingkat provinsi). "Padahal kanyang dekat dengan basis massa itu DPD II (pengurus kabupaten/kota)," ujar Toto.
Pandangan senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana. Selain harus menghadapi lemahnya soliditas dukungan dari internal Golkar, Ical pun menghadapi manuver jajaran DPD I yang berkumpul di Bali dengan agenda yang tidak terklarifikasi dengan jelas.
"Yang menarik dari pertemuan jajaran DPD I Golkar di Bali adalah kenapa sejauh ini langkah konsolidasi hanya melibatkan DPD I,bukan DPD II? Kenapa ini belum berjalan?" tanya Ari.
Kekalahan telak pasangan calon Golkar dalam Pilkada DKI Jakarta juga menjadi warning. "Terlihat jelas mesin partai tidak berjalan.Elite Golkar terbelah. Ical bisa mengalami hal seperti yang dialami pasangan usungannya di Pilkada DKI," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari berpandangan, tokoh sekaliber JK sudah tidak lagi mau berdebat atau berurusan dengan ancaman pemecatan dari partai. Menurut dia, JK merupakan tokoh lintas partai yang sudah bukan levelnya lagi berbicara soal pecat memecat.
"Pak JK kansudah tokoh nasional, tokoh bangsa, sudah lintas partai dan lintas golongan. Wajar bila beliau tidak serius menanggapi ancaman pemecatan," kata wakil ketua MPR ini.
(san)
