Kasus Alquran ancam Golkar

Sindonews.com - Mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran yang menyeret sejumlah politisi Partai Golkar sebagai tersangka, bisa membuat elektabilitas parpol berlambang beringin merosot drastis.

Menurut pengamat politik dan hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf, persepsi masyarakat bahwa parpol lama dan besar sarat politisi korup akan semakin tajam. Kalau tidak apatis, mereka akhirnya mencari pilihan politik lainnya yakni partai-partai baru.

Masyarakat bisa berpikir partai baru setidaknya untuk saat ini lebih bersih daripada partaipartai politik yang lama. Di sisi lain, partai baru akan mudah membentuk citra kepada masyarakat untuk memilih partai yang belum terkontaminasi korupsi bahkan antikorupsi.

"Dalam kondisi seperti ini, partai baru harus cerdas memainkan pencitraan. Partai lama pun, terutama partai besar, juga harus sangat hati-hati. Mereka harus menjalankan agenda pembenahan dan pemulihan citra agar elektabilitasnya tidak merosot di 2014," tegas Asep, di Jakarta, kemarin.

Golkar, kata dia, harus berjuang keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sayangnya, sejauh ini parpol pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) itu cenderung sangat lamban merespons dugaan keterlibatan kadernya dalam kasus dugaan korupsi.

Partai Golkar tidak menjadikan kondisi yang dialami Partai Demokrat sebagai contoh. "Tidak ada pernyataan resmi dari ketua umumnya yang menyatakan agar kasus korupsi Alquran diusut tuntas,dan Golkar mendukung penuh penegakan hukumnya," tegas Asep.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago memiliki pandangan berbeda. Dia memandang, isu korupsi ini tidak akan berdampak pada partai tertentu, karena semua partai besar memiliki kader yang tersangkut korupsi.

Yang dikhawatirkan yakni hilangnya kepercayaan terhadap partai dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. "Dalam pilpres, dasar masyarakat memilih tetap tergantung kualitas figur. Nomor satu bukan melihat partai, apalagi perilaku kader lainnya," kata Andrinof.

Diberitakan sebelumnya, salah satu tersangka kasus pengadaan senilai Rp35 miliar ini, Zulkarnain Djabar, adalah anggota Komisi VIII DPR dari Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Tersangka lainnya, Dendy Prasetya, juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gema Ormas MKGR. Penetapan Zulkarnain sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir berbarengan dengan agenda pendeklarasian Ical sebagai capres Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Bogor, akhir Juni hingga awal Juli 2012.

Saat itu Ical mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara ini kepada KPK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengakui kasus ini bisa mengganggu pencapresan Ical, sekaligus mencoreng citra partai.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai, keterlibatan partai dalam kasus korupsi politik selalu dimungkinkan. "Dalam tradisi, korupsi politik sangat jarang dilakukan aktor tunggal. Hampir semua korupsi politik itu dilakukan secara berjamaah dan ada mastermind dan directionmindnya," kata Gun Gun.