Busyro: KPK tak mau terburu-buru
Sabtu, 14 Juli 2012 - 12:54 WIB
Busyro: KPK tak mau terburu-buru
A
A
A
Sindonews.com - Para tersangka tindak pidana korupsi seringkali melakukan kejahatan tidak hanya dalam satu kasus. Dalam pengembangan pemeriksaan, biasanya penyidik menemukan keterlibatan tersangka tersebut dalam beberapa kasus korupsi yang berbeda.
Karena itu, sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu memastikan seluruh kasus yang melibatkan tersangka semuanya telah diusut tuntas.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, untuk tersangka yang terlibat dalam perkara lebih dari satu sebaiknya memang dituntaskan lebih dulu sebelum dilimpahkan.
“Misalnya satu tersangka kasusnya lebih dari dua perkara, nah ini sebaiknya disatukan atau dikomulasikan biar sekaligus, jadi kami tidak terburu-buru untuk melimpahkan perkara ke penuntutan maupun pengadilan,“ jelas Busyro kepada wartawan di Banten, Sabtu (14/7/2012).
Penggabungan perkara itu kata Busyro atas pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan waktu. Dia mencontohkan, kasus Muhamad Nazarudin. Menurutnya, setelah divonis selama empat tahun dalam kasus wisma atlet, saat ini Nazarudin juga dijadikan tersangka pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saham Garuda dan proyek laboratorium dan perpustakan di sejumlah universitas di Indonesia.
“Jangan berkali-kali tersangka diajukan. Kasihan juga dari sudut HAM. Sebaiknya
diusahakan dan memungkinkan perkara itu diselesaikan sekaligus. Kalau satu-satu, sampai satu periode tidak bisa selesai. Kasihan tersangkanya,“ ujar Busyro.
Karena itu, sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu memastikan seluruh kasus yang melibatkan tersangka semuanya telah diusut tuntas.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, untuk tersangka yang terlibat dalam perkara lebih dari satu sebaiknya memang dituntaskan lebih dulu sebelum dilimpahkan.
“Misalnya satu tersangka kasusnya lebih dari dua perkara, nah ini sebaiknya disatukan atau dikomulasikan biar sekaligus, jadi kami tidak terburu-buru untuk melimpahkan perkara ke penuntutan maupun pengadilan,“ jelas Busyro kepada wartawan di Banten, Sabtu (14/7/2012).
Penggabungan perkara itu kata Busyro atas pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan waktu. Dia mencontohkan, kasus Muhamad Nazarudin. Menurutnya, setelah divonis selama empat tahun dalam kasus wisma atlet, saat ini Nazarudin juga dijadikan tersangka pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saham Garuda dan proyek laboratorium dan perpustakan di sejumlah universitas di Indonesia.
“Jangan berkali-kali tersangka diajukan. Kasihan juga dari sudut HAM. Sebaiknya
diusahakan dan memungkinkan perkara itu diselesaikan sekaligus. Kalau satu-satu, sampai satu periode tidak bisa selesai. Kasihan tersangkanya,“ ujar Busyro.
(lns)
