Pelunasan biaya haji tunggu Presiden
Sabtu, 14 Juli 2012 - 09:05 WIB
Pelunasan biaya haji tunggu Presiden
A
A
A
Sindonews.com – Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012 yang sudah disepakati Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR masih harus menunggu persetujuan Presiden lewat peraturan presiden (perpres).
Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, hasil kesepakatan biaya haji dalam rapat pleno Komisi VIII DPR dan Kemenag sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut terlebih dulu dibahas oleh Presiden sebelum diterbitkan dalam bentuk perpres.
Menurut dia, masa pelunasan biaya haji ditargetkan berlangsung selama Ramadan jika perpres terbit sebelum memasuki bulan Ramadan. Mekanisme pelunasan biaya haji dilakukan secara bertahap atau maksimal dua kali masa perpanjangan sesuai peraturan menteri agama. Untuk itu, dia meminta calon jamaah yang telah dipastikan berangkat tahun ini menyiapkan uang pelunasan sejak jauh hari.
“Mudah-mudahan terbit sebelum Ramadan sehingga pelunasan bisa segera dilakukan," tandas Bahrul di Jakarta, Jumat 13 Juli 2012.
Bahrul menjelaskan, hasil kesepakatan besaran BPIH 2012 antara Kemenag dan Komisi VIII DPR yang disampaikan ke Presiden kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Biaya rata-rata sebesar USD3.617 per jamaah dianggap sudah cukup ideal di tengah peningkatan biaya sejumlah komponen haji seperti biaya penerbangan dan pemondokan di Mekkah.
"Kemungkinan besar tidak ada perubahan lagi. Itu upaya maksimal yang bisa dilakukan pemerintah dan DPR,” katanya.
Namun, dia tidak menampik kemungkinan ada perubahan dalam bentuk rupiah sesuai naik-turun kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Karena itu, pihaknya belum berani menyebutkan angka pasti biaya haji dalam bentuk rupiah sebab besaran dalam bentuk rupiah baru bisa diketahui saat calon jamaah melakukan pelunasan.
“Jadi, harga pasti biaya haji dalam bentuk rupiah masih bergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat melakukan pelunasan,” paparnya.
Direktur Pelayanan Haji Kemenag Sri Ilham Lubis mengatakan, pihaknya tengah menyosialisasikan besaran BPIH yang telah disepakati Kemenag dan DPR. Sedangkan masa pelunasan dijadwalkan pada Agustus 2012 melalui surat edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meski demikian, penerbitan surat edaran masih menunggu persetujuan Presiden dalam bentuk perpres.
“Waktu pelunasan BPIH baru akan diumumkan secara luas kepada calon jamaah setelah Presiden menerbitkan perpres,” kata Sri.
Dia menyatakan, masa pelunasan berlangsung dua tahap. Tahap kedua dilakukan untuk mengisi porsi yang belum terpenuhi sewaktu pelunasan tahap pertama. Jika calon jamaah haji tidak melunasi tahap kedua secara otomatis porsinya akan dialokasikan untuk tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, hasil kesepakatan biaya haji dalam rapat pleno Komisi VIII DPR dan Kemenag sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut terlebih dulu dibahas oleh Presiden sebelum diterbitkan dalam bentuk perpres.
Menurut dia, masa pelunasan biaya haji ditargetkan berlangsung selama Ramadan jika perpres terbit sebelum memasuki bulan Ramadan. Mekanisme pelunasan biaya haji dilakukan secara bertahap atau maksimal dua kali masa perpanjangan sesuai peraturan menteri agama. Untuk itu, dia meminta calon jamaah yang telah dipastikan berangkat tahun ini menyiapkan uang pelunasan sejak jauh hari.
“Mudah-mudahan terbit sebelum Ramadan sehingga pelunasan bisa segera dilakukan," tandas Bahrul di Jakarta, Jumat 13 Juli 2012.
Bahrul menjelaskan, hasil kesepakatan besaran BPIH 2012 antara Kemenag dan Komisi VIII DPR yang disampaikan ke Presiden kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Biaya rata-rata sebesar USD3.617 per jamaah dianggap sudah cukup ideal di tengah peningkatan biaya sejumlah komponen haji seperti biaya penerbangan dan pemondokan di Mekkah.
"Kemungkinan besar tidak ada perubahan lagi. Itu upaya maksimal yang bisa dilakukan pemerintah dan DPR,” katanya.
Namun, dia tidak menampik kemungkinan ada perubahan dalam bentuk rupiah sesuai naik-turun kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Karena itu, pihaknya belum berani menyebutkan angka pasti biaya haji dalam bentuk rupiah sebab besaran dalam bentuk rupiah baru bisa diketahui saat calon jamaah melakukan pelunasan.
“Jadi, harga pasti biaya haji dalam bentuk rupiah masih bergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat melakukan pelunasan,” paparnya.
Direktur Pelayanan Haji Kemenag Sri Ilham Lubis mengatakan, pihaknya tengah menyosialisasikan besaran BPIH yang telah disepakati Kemenag dan DPR. Sedangkan masa pelunasan dijadwalkan pada Agustus 2012 melalui surat edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meski demikian, penerbitan surat edaran masih menunggu persetujuan Presiden dalam bentuk perpres.
“Waktu pelunasan BPIH baru akan diumumkan secara luas kepada calon jamaah setelah Presiden menerbitkan perpres,” kata Sri.
Dia menyatakan, masa pelunasan berlangsung dua tahap. Tahap kedua dilakukan untuk mengisi porsi yang belum terpenuhi sewaktu pelunasan tahap pertama. Jika calon jamaah haji tidak melunasi tahap kedua secara otomatis porsinya akan dialokasikan untuk tahun depan.
(lil)
