DPR mulai bagikan Alquran
Rabu, 04 Juli 2012 - 16:09 WIB
DPR mulai bagikan Alquran
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bisa mendistribusikan Alquran yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag) ke dapilnya masing-masing. Seluruh biaya pendistribusian, ditanggung anggota masing-masing.
"Kita bantu distribusikan, kita dapat pahala. Soal Alqurannya jangan dipermasalahkan," ujar Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2012).
Hingga saat ini, Ida mengaku masih tidak percaya ada orang yang berani mengkorup proyek anggaran pengadaan Alquran. Dia juga mengaku tidak percaya biaya per satu Alquran mencapai Rp1.000.000. "Alquran enggak senilai sejuta," jelasnya.
Ditambahkan dia, dalam korupsi proyek pengadaan Alquran, yang menjadi masalah bukannya Alqurannya. Melainkan proyek anggaran pengadaan Alqurannya. "18 dus, isinya satu dus 28 ekslempar. Alqurannya enggak ada masalah, ini beda dengan persoalan di proyek pengadaannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, proyek pengadaan Alquran Kemenag mulai menjadi sorotan sejak ditangkap dan ditetapkannya anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka kasus korupsi proyek anggaran pengadaan Alquran.
Untuk itu, segala yang menyangkut kasus hukum tersangka, pihaknya menyerahkan hal itu kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Komisi VIII tentu prihatin dan serahkan ke proses hukum," pungkas Ida.
"Kita bantu distribusikan, kita dapat pahala. Soal Alqurannya jangan dipermasalahkan," ujar Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2012).
Hingga saat ini, Ida mengaku masih tidak percaya ada orang yang berani mengkorup proyek anggaran pengadaan Alquran. Dia juga mengaku tidak percaya biaya per satu Alquran mencapai Rp1.000.000. "Alquran enggak senilai sejuta," jelasnya.
Ditambahkan dia, dalam korupsi proyek pengadaan Alquran, yang menjadi masalah bukannya Alqurannya. Melainkan proyek anggaran pengadaan Alqurannya. "18 dus, isinya satu dus 28 ekslempar. Alqurannya enggak ada masalah, ini beda dengan persoalan di proyek pengadaannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, proyek pengadaan Alquran Kemenag mulai menjadi sorotan sejak ditangkap dan ditetapkannya anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka kasus korupsi proyek anggaran pengadaan Alquran.
Untuk itu, segala yang menyangkut kasus hukum tersangka, pihaknya menyerahkan hal itu kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Komisi VIII tentu prihatin dan serahkan ke proses hukum," pungkas Ida.
(san)
