Wawasan kebangsaan, pemerintah data kearifan lokal

Sindonews.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menerjunkan tim ke seluruh provinsi di Indonesia untuk mendata kearifan lokal yang ada di tiap daerah. Langkah ini upaya pemerintah membangun grand design (desain induk) wawasan kebangsaan.

Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan, tim ini dibentuk untuk mengantisipasi lunturnya empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kemenko Polhukam membentuk satu tim yang berbelanja masukan, di samping masalah yang ada, apakah benar Pancasila tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, apakah wawasan kita terhadap NKRI sudah luntur karena banyaknya konflik, atau apakah kebhinekaan kita sudah tak lagi jadi perekat karena banyak konflik antar etnik,” katanya dalam diskusi “Membangun Desain Induk Wawasan Kebangsaan” di Jakarta kemarin.

Tim itu akan membuat desain induk yang sangat makro untuk merumuskan metode dan formatnya dalam suatu struktur yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat menangkal dampak yang mungkin timbul akibat lunturnya empat pilar kehidupan tersebut.

Djoko menampik anggapan bahwa pembentukan tim ini berkaitan dengan konflik-konflik sosial yang terjadi belakangan ini di Papua. ”Tidak spesifik seperti itu. Ini desain induk yang sangat besar dalam kerangka NKRI kalau Papua ada deskkhusus Papua,” imbuhnya.

Guru Besar Antropologi Pembangunan Universitas Tadulako Sulawesi Tengah Sulaiman Mamar menilai, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Indonesia perlu direvitalisasi dan ditransformasikan pada generasi muda melalui pendidikan secara komprehensif.

Degradasi nilai-nilai budaya yang terjadi saat ini menyebabkan timbulnya konflik. ”Sebagian masyarakat terlalu dipengaruhi aspek politik dan ekonomi,” katanya.

Lebih parah lagi belum ada pekerjaan tetap, bahkan menganggur, bagi banyak generasi muda membuat mereka mudah dimobilisasi dan diprovokasi melakukan aksi anarkistis. Karena itu, perlu pengintegrasian antara identitas kelompok, globalisme, dan nasionalisme dalam pendidikan multikultural.

Sulaiman memaparkan, nilai- nilai lokal suku bangsa yang telah digali perlu diajarkan kepada generasi muda sesuai kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa.

Pendidikan etika pun perlu digalakkan kembali, baik di rumah tangga, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah agar tercipta sifat-sifat positif. Pembangunan nilai-nilai budaya ini, lanjut Sulaiman, penting dilakukan untuk membentuk karakter bangsa.(lin)