Penanganan Papua beda dengan Aceh
Rabu, 27 Juni 2012 - 18:54 WIB
Penanganan Papua beda dengan Aceh
A
A
A
Sindonews.com - Penyelesaian konflik dan insiden yang terjadi di Papua sangat berbeda dengan penyelesaian konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua juga akan berbeda.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan menggunakan konsep yang sama dengan kasus GAM di Aceh untuk menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi di Papua.
"Tentu ini berbeda. Artinya sangat berbeda. Kami rasa komunikasi antara pemerintah di Jakarta dan daerah juga masyarakat Papua berjalan baik. Termasuk dengan para pimpinan informal lain, pemuka agama, tokoh masyarakat. Jadi tidak benar tidak ada dialog, atau dialog tidak cair. Ini yang perlu diketahui. Tetap senantiasa dialog," kata Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2012).
Intinya pemerintah tetap melihat Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu tidak ada dari pemerintah yang ingin memperdebatkan eksistensi tersebut.
"Tidak ada alasan untuk pertanyakan itu. Yang jadi konsen pemerintah adalah bagaimana agar proses percepatan kesejahteraan di masyarakat Papua bisa lebih diwujudkan," tandasnya.
Oleh karena itu, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Ini bukan lembaga politik, bukan penyelesaian politik. Ini adalah khusus untuk peningkatan kesejahteraan untuk mengakselerasikan apa yang jadi tujuan pemerintah untuk lebih memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
"Hal-hal lain di luar itu ada mekanisme di bawah koordinator dari Menko Polhukam, tangani sebagaimana yang kemarin dilakukan, dimana kunjungan kerja jajaran Polhukam dipimpin Menko Polhukam ke Papua," terangnya.(azh)
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan menggunakan konsep yang sama dengan kasus GAM di Aceh untuk menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi di Papua.
"Tentu ini berbeda. Artinya sangat berbeda. Kami rasa komunikasi antara pemerintah di Jakarta dan daerah juga masyarakat Papua berjalan baik. Termasuk dengan para pimpinan informal lain, pemuka agama, tokoh masyarakat. Jadi tidak benar tidak ada dialog, atau dialog tidak cair. Ini yang perlu diketahui. Tetap senantiasa dialog," kata Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2012).
Intinya pemerintah tetap melihat Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu tidak ada dari pemerintah yang ingin memperdebatkan eksistensi tersebut.
"Tidak ada alasan untuk pertanyakan itu. Yang jadi konsen pemerintah adalah bagaimana agar proses percepatan kesejahteraan di masyarakat Papua bisa lebih diwujudkan," tandasnya.
Oleh karena itu, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Ini bukan lembaga politik, bukan penyelesaian politik. Ini adalah khusus untuk peningkatan kesejahteraan untuk mengakselerasikan apa yang jadi tujuan pemerintah untuk lebih memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
"Hal-hal lain di luar itu ada mekanisme di bawah koordinator dari Menko Polhukam, tangani sebagaimana yang kemarin dilakukan, dimana kunjungan kerja jajaran Polhukam dipimpin Menko Polhukam ke Papua," terangnya.(azh)
(hyk)
