Ancaman OPM, manuver jelang HUT Polri
Rabu, 20 Juni 2012 - 08:05 WIB
Ancaman OPM, manuver jelang HUT Polri
A
A
A
Sindonews.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam melakukan penyerangan di wilayah Papua. OPM mendesak Indonesia menyerahkan konflik Papua ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, ancaman yang disampaikan seorang tokoh OPM Lambert Pakikir kepada salah seorang Tokoh Masyarakat Pegunungan Bintang Yusak Pakage merupakan suatu manuver menjelang peringatakan HUT ke-65 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2012.
"Itu merupakan manuver OPM saja, menjelang peringatan 1 Juli 2012. Ancaman itu terjadi karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan Papua yang pada akhirnya menimbulkan dampak separatisme," ujar Mahfudz kepada Sindonews, Selasa 19 Juni 2012.
Ditambahkan dia, ancaman OPM itu juga bisa diartikan sebagai kecaman terhadap pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap rakyat Papua. Untuk itu, Mahfudz berharap, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan kebijakan untuk Papua dan melakukan tindakan persuasif.
"Pemeritah harus segera meluruskan kebijakan untuk Papua, dan aparat ke amanan harus ikut serta melakukan tindakan persuasif agar tidak terjadi masalah yang lebih besar," ungkapnya. (san)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, ancaman yang disampaikan seorang tokoh OPM Lambert Pakikir kepada salah seorang Tokoh Masyarakat Pegunungan Bintang Yusak Pakage merupakan suatu manuver menjelang peringatakan HUT ke-65 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2012.
"Itu merupakan manuver OPM saja, menjelang peringatan 1 Juli 2012. Ancaman itu terjadi karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan Papua yang pada akhirnya menimbulkan dampak separatisme," ujar Mahfudz kepada Sindonews, Selasa 19 Juni 2012.
Ditambahkan dia, ancaman OPM itu juga bisa diartikan sebagai kecaman terhadap pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap rakyat Papua. Untuk itu, Mahfudz berharap, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan kebijakan untuk Papua dan melakukan tindakan persuasif.
"Pemeritah harus segera meluruskan kebijakan untuk Papua, dan aparat ke amanan harus ikut serta melakukan tindakan persuasif agar tidak terjadi masalah yang lebih besar," ungkapnya. (san)
()
