Pemerintah diminta waspada ancaman OPM

Sindonews.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam melakukan penyerangan di wilayah Papua. OPM mendesak Indonesia menyerahkan penyelesaian Papua ke tangan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil meminta, pemerintah segera merespon ancaman OPM tersebut. "Saya pikir ancaman itu harus ditanggapi serius dan dilakukan antisipasi jika penyerangan memang benar akan dilakukan," tutur Nasir kepada Sindonews, Selasa 19 Juni 2012.

Ditambahkan dia, meskipun ancaman tersebut disampaikan melalui pesan singkat, ancaman tersebut perlu diwaspadai. Apalagi, Papua akhir-akhir ini situasinya kurang kondusif. "Sekecil apapun ancaman dari OPM harus dilawan dengan strategi yang jitu," terangnya.

Kendati begitu, Nasir menduga, ancaman OPM itu hanya sebatas gertakan kepada Pemerintah Indonesia. "Bisa jadi isu itu hanyalah isapan jempol belaka. Sebab kalau mau menyerang seharusnya kan enggak diumumkan," ungkapnya.

Dalam salah satu ancamannya, OPM meminta Papua segera diserahkan ke PBB. Menurutnya, ancaman itu kurang tepat. Sebab yang menjadi persoalan utama di Papua adalah kurangnya pemerataan kesejahteraan warga Papua.

"Menurut saya, permintaaan itu tidak relevan. Karena konflik di Papua itu terkait ketidakadilan dan kurangnya pemerataan terhadap penduduk Papua," jelasnya.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta, pemerintah segera melakukan pendekatan kuntural agar tidak terjadi pertumpahan darah. "Solusinya, pendekatannya harus kesejahteraan, dan dialog dari hati ke hati," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman penyerangan itu berawal dari pesan yang disampaikan salah seorang tokoh OPM Lambert Pakikir kepada salah seorang Tokoh Masyarakat Pegunungan Bintang, Yusak Pakage pada 16.37 WIT, Selasa 19 Juni 2012. (san)