Ekonomi solusi masalah Papua
Ekonomi solusi masalah Papua
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah melakukan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dengan pendekatan kesejahteraan, diharapkan persoalan Papua bisa diselesaikan dengan baik.
"Hingga saat ini pendekatan yang dilakukan adalah kesejahteraan dan bukan pendekatan militer karena pendekatan militer hanya untuk menangani masalah kejahatan atau kriminal," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRP Papua, dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Senin 18 Juni 2012 malam.
Djoko mengatakan, kehadirannya bersama rombongan di Papua bukan karena peristiwa yang belakangan ini terjadi.
Turut serta dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Kepala BIN Marciano Norman, Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, dan Sekda Papua Constan Karma.
Menurut Djoko, tidak mudah menyatukan pandangan semua pihak. Namun pihaknya berupaya mempersatukan Papua dengan aman dan damai sehingga dapat mengatasi ketertinggalan provinsi ini dari daerah lain di Indonesia.
Menyinggung tentang pelaksanaan otonomi khusus (otsus), Djoko mengatakan, berdasarkan evaluasi, hasilnya belum memenuhi sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. "Oleh sebab itu pelaksanaan otsus terus dievaluasi sehingga muncul Inpres No 5/2005 dan tahun lalu lahir UP4B," tuturnya.
Sementara itu, Mabes Polri mengeluhkan labilnya kondisi keamanan di Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengungkapkan, permasalahan Papua sangat kompleks. Semua persoalan itu terakumulasi dalam beberapa insiden teror penembakan, pembakaran, kerusuhan, dan lainnya. Menurut Saud, akar permasalahan di Papua adalah soal kesejahteraan rakyat yang masih belum ditemukan solusinya.
"Kami (polisi) hanya terkena limbah persoalan. Kita ibaratnya tangani limbah masalah, kita sudah bekerja dengan baik. Semua kejadian ini kan imbas dari semua permasalahan," ungkap Saud di Mabes Polri.
Dia menjelaskan, stabilitas keamanan di suatu daerah merupakan dampak dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta politik.
Semua institusi, selain kepolisian yang bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan di Papua, juga harus bekerja. Semua pihak yang berkepentingan terkait Papua harus duduk bareng membahas solusi dari berbagai persoalan di provinsi tersebut.
"Yang paling kentara adalah persoalan kesejahteraan. Maka itu, kesejahteraan harus ditingkatkan," ungkapnya.
Menurut Saud, kondisi di Jayapura sudah berangsur pulih dan kondusif. Kepolisian terus melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengungkapan terkait insiden penembakan.
"Kita masih kembangkan, mudah-mudahan semua bisa tuntas, terungkap," tandasnya.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menuturkan, ada sejumlah faktor yang membuat konflik di Papua terus terjadi di antaranya tidak terselesaikannya kasus-kasus di sana.
Dia menyebutkan, ada banyak kasus penembakan tokoh Papua sebelum kasus Mako Tabuni. Namun, kasus-kasus itu tidak pernah terungkap. Sebaliknya yang terjadi adalah stigmatisasi warga Papua sebagai separatis. (lil)
"Hingga saat ini pendekatan yang dilakukan adalah kesejahteraan dan bukan pendekatan militer karena pendekatan militer hanya untuk menangani masalah kejahatan atau kriminal," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRP Papua, dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Senin 18 Juni 2012 malam.
Djoko mengatakan, kehadirannya bersama rombongan di Papua bukan karena peristiwa yang belakangan ini terjadi.
Turut serta dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Kepala BIN Marciano Norman, Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, dan Sekda Papua Constan Karma.
Menurut Djoko, tidak mudah menyatukan pandangan semua pihak. Namun pihaknya berupaya mempersatukan Papua dengan aman dan damai sehingga dapat mengatasi ketertinggalan provinsi ini dari daerah lain di Indonesia.
Menyinggung tentang pelaksanaan otonomi khusus (otsus), Djoko mengatakan, berdasarkan evaluasi, hasilnya belum memenuhi sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. "Oleh sebab itu pelaksanaan otsus terus dievaluasi sehingga muncul Inpres No 5/2005 dan tahun lalu lahir UP4B," tuturnya.
Sementara itu, Mabes Polri mengeluhkan labilnya kondisi keamanan di Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengungkapkan, permasalahan Papua sangat kompleks. Semua persoalan itu terakumulasi dalam beberapa insiden teror penembakan, pembakaran, kerusuhan, dan lainnya. Menurut Saud, akar permasalahan di Papua adalah soal kesejahteraan rakyat yang masih belum ditemukan solusinya.
"Kami (polisi) hanya terkena limbah persoalan. Kita ibaratnya tangani limbah masalah, kita sudah bekerja dengan baik. Semua kejadian ini kan imbas dari semua permasalahan," ungkap Saud di Mabes Polri.
Dia menjelaskan, stabilitas keamanan di suatu daerah merupakan dampak dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta politik.
Semua institusi, selain kepolisian yang bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan di Papua, juga harus bekerja. Semua pihak yang berkepentingan terkait Papua harus duduk bareng membahas solusi dari berbagai persoalan di provinsi tersebut.
"Yang paling kentara adalah persoalan kesejahteraan. Maka itu, kesejahteraan harus ditingkatkan," ungkapnya.
Menurut Saud, kondisi di Jayapura sudah berangsur pulih dan kondusif. Kepolisian terus melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengungkapan terkait insiden penembakan.
"Kita masih kembangkan, mudah-mudahan semua bisa tuntas, terungkap," tandasnya.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menuturkan, ada sejumlah faktor yang membuat konflik di Papua terus terjadi di antaranya tidak terselesaikannya kasus-kasus di sana.
Dia menyebutkan, ada banyak kasus penembakan tokoh Papua sebelum kasus Mako Tabuni. Namun, kasus-kasus itu tidak pernah terungkap. Sebaliknya yang terjadi adalah stigmatisasi warga Papua sebagai separatis. (lil)
()
Explore More