Fitra desak DPR pangkas anggaran staf khusus
Fitra desak DPR pangkas anggaran staf khusus
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mendesak, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memangkas anggaran staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menelan Rp33,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
"Kami dari Seknas Fitra meminta kepada Komisi II DPR untuk segera meminimalkan alokasi anggaran staf khusus ini, dan jangan dicantumkan lagi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahaan tahun 2012," ujar Ucok kepada Sindonews melalui siaran persnya, Minggu (17/6/2012).
Alokasi anggaran staf khusus, sambung Ucok, dinilai terlalu boros dan mewah, bila dibandingkan dengan staf ahli anggota DPR. "Alokasi anggaran staf khusus atau tenaga ahli DPR hanya sebesar Rp90 juta perorang, untuk setiap tahunnya," ungkapnya.
Selain itu, menurut Ucok, kinerja staf khusus Presiden sebetulnya tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dikhawatirkan, kinerja staf khusus hanya menjadi tumpang tindih dengan kementerian terkait, dan menganggu kinerja kementerian yang sama dengan staf khusus Presiden.
Fitra juga khawatir, orang yang diangkat menjadi staf khusus Presiden yang selama ini dianggap kritis terhadap kebijakan Presiden, disinyalir juga tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden yang tidak pro rakyat setelah diangkat menjadi staf khusus.
"Pengangkatan staf khusus Presiden oleh SBY bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi lebih banyak mengabdi kepada kebutuhan pribadi Presiden SBY untuk menghadapi orang-orang kritis yang dianggap menganggu pencitraan Presiden SBY," tukasnya. (san)
"Kami dari Seknas Fitra meminta kepada Komisi II DPR untuk segera meminimalkan alokasi anggaran staf khusus ini, dan jangan dicantumkan lagi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahaan tahun 2012," ujar Ucok kepada Sindonews melalui siaran persnya, Minggu (17/6/2012).
Alokasi anggaran staf khusus, sambung Ucok, dinilai terlalu boros dan mewah, bila dibandingkan dengan staf ahli anggota DPR. "Alokasi anggaran staf khusus atau tenaga ahli DPR hanya sebesar Rp90 juta perorang, untuk setiap tahunnya," ungkapnya.
Selain itu, menurut Ucok, kinerja staf khusus Presiden sebetulnya tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dikhawatirkan, kinerja staf khusus hanya menjadi tumpang tindih dengan kementerian terkait, dan menganggu kinerja kementerian yang sama dengan staf khusus Presiden.
Fitra juga khawatir, orang yang diangkat menjadi staf khusus Presiden yang selama ini dianggap kritis terhadap kebijakan Presiden, disinyalir juga tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden yang tidak pro rakyat setelah diangkat menjadi staf khusus.
"Pengangkatan staf khusus Presiden oleh SBY bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi lebih banyak mengabdi kepada kebutuhan pribadi Presiden SBY untuk menghadapi orang-orang kritis yang dianggap menganggu pencitraan Presiden SBY," tukasnya. (san)
()
Explore More