Manuver deklarator rusak sistem partai

Sindonews.com - Manuver Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) dinilai tidak lazim dan merusak pembentukan partai modern. Prinsip politik santun yang menjadi pegangan para kader dipertanyakan.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima)Ray Rangkuti mengatakan, dalam organisasi modern, semua anggota harus patuh pada mekanisme anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Karena itu, jika ada sebuah forum atau pertemuan yang di luar mekanisme partai, semestinya tidak diikuti. "Pertemuan dewan pembina partai dengan para deklarator sudah berada di luar aturan partai," katanya di Jakarta kemarin.

Dia menyebut, dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai. Karena itu, motif politik lebih kuat dibanding tujuan untuk memperbaiki organisasi. "Upaya untuk menyingkirkan Anas sangat kental, meskipun tokoh-tokoh FKPD membantahnya," katanya.

Terkait legitimasi FKPD, tambah Ray, forum itu sah-sah saja sebatas ajang pertemuan. Namun, mereka tidak boleh mendesakkan pemunduran seorang ketua umum partai. "Justru mereka membuat masalah baru. Apa yang mereka lakukan itu tak elok. Mereka telah membuat prinsip partai modern dan demokratis jadi rusak. Prinsip politik santun dan demokratis menjadi dusta," tandas Ray.

Dia juga mengingatkan sosok pendiri seperti Vence Rumangkang yang menginisiasi FKPD, kata Ray, sudah pernah keluar dari Partai Demokrat dan membentuk partai baru. "Dia keluar partai, bahkan mendirikan parpol baru. Itu sudah tambah masalah. Eh, malah dalam pertemuan-pertemuan itu ada pembicaraan soal melengserkan ketua umum," tambah Ray.

Ray mengingatkan, Anas adalah ketua umum sah yang dipilih berdasarkan kongres partai. Secara hukum, posisi Anas masih bisa bertahan karena hanya melalui kongres seseorang bisa diangkat atau diturunkan sebagai ketua umum. "Dari perspektif hukum dan legal formal, posisi Anas sah," tuturnya.

Sementara itu,peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertemu jajaran pengurus DPD, dinilai tidak bijak. SBY semestinya menggunakan cara-cara demokratis dalam menengahi konflik partai.

"Langkah yang diambil SBY itu, secara struktural dan organisatoris, adalah tidak benar karena ada jenjang kepengurusan di dalam partai. Terkecuali seorang ketua umum berhalangan tetap," katanya.

Menurut dia,tidak ada alasan bagi SBY untuk melakukan pertemuan terkait partai tanpa kehadiran pejabat struktural partainya, khususnya Ketua Umum Anas Urbaningrum. "SBY itu patron. Dia seharusnya ada di atas faksi-faksi yang ada. Kalau ada yang salah, ya bicarakan saja terbuka. Ini demokrasi, semuanya dibicarakan terbuka. Ini bukan eranya otoriter," kata dia.

Cara SBY bertemu jajaran DPD dan forum pendiri partai justru terkesan berniat tidak melibatkan jajaran pengurus yang sah. Ujungnya hendak memberi kesan ke publik, bahwa ada pengurangan fungsi dan peran ketua umum. Jadi, sudah ada peminggiran yang sangat disengaja.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi pertemuan FKPD dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY. Pihaknya sendiri pahami acara FKPD itu yang dilangsungkan selama dua hari merupakan aset dan potensi partai. Karena itu, acara tersebut memang wajib dikonsolidasikan, termasuk dengan jajaran DPP Partai Demokrat. (san)