Kinerja SBY picu penurunan Demokrat

Sindonews.com – Melorotnya kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipercaya menjadi salah satu faktor penyumbang menurunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Sejumlah kebijakan kontroversial yang pernah dikeluarkan Presiden SBY menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepuasan publik. Akibatnya, Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah pun terkena imbasnya. Beberapa kebijakan SBY yang menuai kontroversi di antaranya pengangkatan kembali Jaksa Agung Hendarman Supandji, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pengangkatan wakil menteri, dan pemberian grasi kepada terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby.

Pengamat kebijakan publik M Qodari mengatakan, melorotnya kinerja pemerintah memberi sumbangsih signifikan bagi terpuruknya Partai Demokrat. “Demokrat sebagai partai motor utama pemerintah tentu akan terkena imbas langsung apabila kinerja pemerintah yang dijalankan Presiden SBY menurun. Ini tak bisa dipungkiri,” tandas Qodari kepada SINDO di Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Qodari mengatakan, jika dilihat dari survei-survei belakangan, tingkat kepuasan publik pada pemerintah menunjukkan penurunan. Hal ini tentu berakibat pada penilaian negatif pada partai politik penyokong pemerintah dalam hal ini Partai Demokrat. “Soal penurunan elektabilitas Partai Demokrat ini adalah akumulasi dari kinerja pemerintah yang belum memuaskan publik. Jadi, kalau ditanyakan kepada publik apa yang diingat tentang Demokrat, jawabannya adalah pemerintahan dan korupsi,” paparnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden SBY sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada Selasa 12 Juni 2012 malam mengumpulkan ketua-ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak diundang. Ada kabar bahwa pertemuan itu untuk menyolidkan DPD Partai Demokrat agar menyalahkan Anas Urbaningrum atas menurunnya elektabilitas Partai Demokrat.

Menurut sumber yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan, setelah pertemuan ini, SBY akan mengundang Anas Urbaningrum untuk berbicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, SBY akan mendorong Anas untuk mengundurkan diri (nonaktif) sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Masih menurut sumber itu, jika nanti Anas nonaktif, yang menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Demokrat adalah SBY.

Langkah ini membuat sejumlah ketua DPD Partai Demokrat bingung. Mereka awalnya berpikir akan ada arahan untuk meningkatkan kinerja partai. Namun, ujungnya justru ingin mendorong Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk nonaktif dan digantikan SBY. Meski demikian, hal ini dibantah oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.

Menurut dia, pertemuan SBY dan DPD Partai Demokrat hanyalah silaturahmi biasa dan ajang kangenkangenan. Jika ada yang berpandangan negatif pun, itu tidak masalah karena itu semua hanyalah spekulasi di luar. “Silakan saja kalau ada yang berpandangan negatif. Ini yang sudah di luar partai sebenarnya. Sebab, yang ikut pertemuan itu memang banyak orang-orang yang sekarang tidak duduk sebagai pengurus partai dan mereka kecewa,” ungkapnya.

Mubarok mengingatkan bahwa banyak orang yang berusaha keras bahkan memaksakan untuk menenggelamkan Anas sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Namun, dia meyakinkan bahwa semua upaya itu selalu tidak berhasil. Lantas, apakah pertemuan DPD dan SBY ini ilegal? Mubarok menilai pertemuan semacam ini boleh-boleh saja dilakukan meski tidak diatur dalam AD/ART partai. (lil)