Aparat ragu tegakkan keamanan di Papua
Senin, 11 Juni 2012 - 13:03 WIB
Aparat ragu tegakkan keamanan di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan tegas harus menjadi hal utama dalam menghadapi serangkaian kekerasan di Papua. Dalam hal ini petugas keamanan di Papua dinilai kurang tegas dalam menanggapi peristiwa di Papua.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, ada keraguan dari pihak aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap serangkaian kekerasan yang terjadi di Papua.
"Ada keraguan aparat, mereka khawatir kalau pendekatan represif mereka dinyatakan pelanggaran HAM. Masyarakat sudah sangat cemas. Kalau malam, jalan-jalan besar sepi," tutur Mahfudz di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).
Dugaan sementara, kekerasan yang terjadi dilakukan oleh kelompok sipil di pegunungan. Serangan-serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok solidaritas.
"Dalam analisa kami ada peningkatan kasus kekerasan. Karena 1 Juli ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan 3 Juli nanti presiden ke Papua. Ini seperti dikondisikan," ucapnya.
Selain itu, Wakapolda Papua pun mengakui ada ketidakpercayaan yang tinggi pada pemerintah dan aparat keamanan. Oleh karena itu solusi dialog damai harus dilakukan.
"Sekarang enggak jelas presiden bilang dengan cara damai, tapi masyarakat Papua menunggu. Ini dialog damai seperti apa dan siapa yang mulai, presiden harus mengambil langkah tegas," tukasnya.
Selain itu, Wakil Sekjen PKS ini menyatakan keraguan jajaran Polri harus segera diakhiri. Pasalnya koordinasi Polri, TNI dan intelijen harus diperkuat.
Kalau polisi tidak bisa menangkap aktor pelaku kekerasan yang terjadi maka kecurigaan masyarakat makin besar. "Kecurigaan mereka, aksi kekerasan ini dilakukan aparat. Untuk menghindari saling curiga mau tidak mau polri harus mengungkap siapa pun pelaku," pungkasnya.(azh)
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, ada keraguan dari pihak aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap serangkaian kekerasan yang terjadi di Papua.
"Ada keraguan aparat, mereka khawatir kalau pendekatan represif mereka dinyatakan pelanggaran HAM. Masyarakat sudah sangat cemas. Kalau malam, jalan-jalan besar sepi," tutur Mahfudz di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).
Dugaan sementara, kekerasan yang terjadi dilakukan oleh kelompok sipil di pegunungan. Serangan-serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok solidaritas.
"Dalam analisa kami ada peningkatan kasus kekerasan. Karena 1 Juli ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan 3 Juli nanti presiden ke Papua. Ini seperti dikondisikan," ucapnya.
Selain itu, Wakapolda Papua pun mengakui ada ketidakpercayaan yang tinggi pada pemerintah dan aparat keamanan. Oleh karena itu solusi dialog damai harus dilakukan.
"Sekarang enggak jelas presiden bilang dengan cara damai, tapi masyarakat Papua menunggu. Ini dialog damai seperti apa dan siapa yang mulai, presiden harus mengambil langkah tegas," tukasnya.
Selain itu, Wakil Sekjen PKS ini menyatakan keraguan jajaran Polri harus segera diakhiri. Pasalnya koordinasi Polri, TNI dan intelijen harus diperkuat.
Kalau polisi tidak bisa menangkap aktor pelaku kekerasan yang terjadi maka kecurigaan masyarakat makin besar. "Kecurigaan mereka, aksi kekerasan ini dilakukan aparat. Untuk menghindari saling curiga mau tidak mau polri harus mengungkap siapa pun pelaku," pungkasnya.(azh)
()
