Kultur miskin dalam parpol harus dihilangkan
Sabtu, 09 Juni 2012 - 12:44 WIB
Kultur miskin dalam parpol harus dihilangkan
A
A
A
Sindonews.com - Citra buruk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mata masyarakat, tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat. Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Ari Nurcahyo mengungkapkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis politisi praktis.
Anggota DPR dinilai hanya memanfaatkan jabatan yang mereka emban untuk melakukan korupsi. "Republik (Indonesia) ini, sekarang menghadapi krisis politisi praktis yang cuma bisa korupsi. Bukan politisi negarawan," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (09/06/2012).
Ari juga menyatakan, sebelum membersihkan DPR, pemerintah harus membersihkan partai politik terlebih dahulu. Dimana kultur miskin dalam tubuh parpol harus dihilangkan. "Untuk membersihkan DPR, harus membersihkan partai politik. Kultur miskin dari parpol harus dihilangkan," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, parpol sebagai pilar utama demokrasi seharusnya mampu menegakkan hukum di DPR. Bukan malah menggerogoti tubuh DPR sendiri. Kekuasaan politik yang dipegang oleh DPR seharusnya dimanfaatkan untuk membela rakyat.
Sedangkan masalah korupsi di DPR adalah, masalah urgent yang harus segera diselesaikan. Pemimpin negara ini harus tegas terhadap permasalahan korupsi. Mereka juga mengurus politisi praktis yang hanya bisa korupsi dengan tujuan memperkaya parpolnya ataupun dirinya sendiri.
Hasil survei yang dilakukan SSS (Soegeng Sarjadi Syndicate) di 33 Provinsi di Indonesia, berhasil menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia dengan perolehan 47% suara dari 2.192 responden. Diikuti kantor pajak (21,4%) dan kepolisian (11,3%), sedangkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) menempati posisi terakhir dengan 0,1% suara. (san)
Anggota DPR dinilai hanya memanfaatkan jabatan yang mereka emban untuk melakukan korupsi. "Republik (Indonesia) ini, sekarang menghadapi krisis politisi praktis yang cuma bisa korupsi. Bukan politisi negarawan," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (09/06/2012).
Ari juga menyatakan, sebelum membersihkan DPR, pemerintah harus membersihkan partai politik terlebih dahulu. Dimana kultur miskin dalam tubuh parpol harus dihilangkan. "Untuk membersihkan DPR, harus membersihkan partai politik. Kultur miskin dari parpol harus dihilangkan," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, parpol sebagai pilar utama demokrasi seharusnya mampu menegakkan hukum di DPR. Bukan malah menggerogoti tubuh DPR sendiri. Kekuasaan politik yang dipegang oleh DPR seharusnya dimanfaatkan untuk membela rakyat.
Sedangkan masalah korupsi di DPR adalah, masalah urgent yang harus segera diselesaikan. Pemimpin negara ini harus tegas terhadap permasalahan korupsi. Mereka juga mengurus politisi praktis yang hanya bisa korupsi dengan tujuan memperkaya parpolnya ataupun dirinya sendiri.
Hasil survei yang dilakukan SSS (Soegeng Sarjadi Syndicate) di 33 Provinsi di Indonesia, berhasil menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia dengan perolehan 47% suara dari 2.192 responden. Diikuti kantor pajak (21,4%) dan kepolisian (11,3%), sedangkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) menempati posisi terakhir dengan 0,1% suara. (san)
()
