Seharusnya wamen dibubarkan sejak dulu
Seharusnya wamen dibubarkan sejak dulu
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah harusnya menghapus posisi wakil menteri (wamen), karena banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh pelantikan wamen.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun gun Heryanto mengatakan, banyak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pelantikan wamen. Salah satunya, wamen menjadi beban anggaran negara dan posisinya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) pun tumpang tindih.
"Wamen seharusnya ditiadakan saja karena membebani biaya anggaran negara dan juga posisinya tumpang tindih dengan Dirjen," katanya saat ditemui dalam acara bedah buku 'PR Politik' di Jakarta, Selasa (6/6/2012).
Dia mengungkapkan, ada upaya untuk mempolitisasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam melantik sejumlah wamen. "Ada kesan alokasi orang yang tidak terakomodir pada jabatan strategis lain selain wamen. Jadi bukan pada kinerja," jelasnya.
Selain itu, dia juga menilai pemerintah selama ini tidak memberikan penjelasan lengkap kepada rakyat mengenai kontroversi posisi wamen. Terlebih, saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan bahwa posisi, wamen bukanlah posisi politik melainkan sebatas politik karir.
"Kita tidak pernah mendapatkan klarifikasi yang utuh dan koheren dari pemerintah mengenai wamen. Harusnya pemerintah punya sikap politik tegas mengenai posisi tersebut," tandasnya. (lil)
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun gun Heryanto mengatakan, banyak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pelantikan wamen. Salah satunya, wamen menjadi beban anggaran negara dan posisinya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) pun tumpang tindih.
"Wamen seharusnya ditiadakan saja karena membebani biaya anggaran negara dan juga posisinya tumpang tindih dengan Dirjen," katanya saat ditemui dalam acara bedah buku 'PR Politik' di Jakarta, Selasa (6/6/2012).
Dia mengungkapkan, ada upaya untuk mempolitisasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam melantik sejumlah wamen. "Ada kesan alokasi orang yang tidak terakomodir pada jabatan strategis lain selain wamen. Jadi bukan pada kinerja," jelasnya.
Selain itu, dia juga menilai pemerintah selama ini tidak memberikan penjelasan lengkap kepada rakyat mengenai kontroversi posisi wamen. Terlebih, saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan bahwa posisi, wamen bukanlah posisi politik melainkan sebatas politik karir.
"Kita tidak pernah mendapatkan klarifikasi yang utuh dan koheren dari pemerintah mengenai wamen. Harusnya pemerintah punya sikap politik tegas mengenai posisi tersebut," tandasnya. (lil)
()
Explore More