Calon presiden harus wakili angkatan muda

Sindonews.com – Indonesia membutuhkan figur calon presiden (capres) yang merepresentasikan proses regenerasi kepemimpinan nasional sekaligus mewakili momen kemunculan angkatan baru di kancah perpolitikan Tanah Air.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan, pandangan Ketua MPR Taufiq Kiemas agar para tokoh senior sudah saatnya hanya berperan sebagai king maker bermakna sangat dalam bagi bangsa. Menurut Gun Gun, 2014 selayaknya memang menjadi momentum estafet kepemimpinan nasional dari jajaran tokoh yang sudah berusia senja kepada para calon potensial pemimpin bangsa dari kalangan generasi muda.

"Saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin transformatif yang bisa memberikan harapan untuk mendorong perubahan sistemik," tegas Gun Gun di Jakarta Minggu (3/6/2012). Dia memaparkan, ada sejumlah kriteria presiden yang dibutuhkan masyarakat di masa mendatang. Pertama,memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai pemimpin transformatif. Pemimpin ini harus bisa memberikan harapan untuk mendorong berbagai perubahan sistemik yang tidak sekadar wacana, tetapi berbasis kinerja.

Pemimpin transformatif juga selalu bisa menggerakkan struktur di bawahnya menuju pemecahan masalah dan memiliki public trust yang tinggi. "Yang jelas, pemimpin transformatif itu tidak mungkin bisa muncul dari sosok kandidat yang sudah mengalami titik jenuh popular vote seperti mereka yang sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden sebelumnya," ujar dia.

Kriteria berikutnya adalah, tidak terbebani kesalahan-kesalahan masa lalu. Misalnya persoalan hukum, bisnis maupun kasus pajak. Capres dari kalangan muda yang dibutuhkan Indonesia juga harus memiliki performa politik, termasuk performa sosial, performa organisasi dan performa enkulturasi yang memadai.

"Dalam konteks inilah track record dirinya sebagai politisi sekaligus pemimpin jelas dan menggambarkan orientasi kepemimpinan masa depan," terang Gun Gun. Untuk dapat merealisasikan pemimpin muda ideal yang memenuhi beragam kriteria tersebut, parpol harus menerapkan skema demokratis dalam penetapan bakal capres internal, misalnya dengan menentukan berbagai indikator kepemimpinan dan mengujinya baik di lingkup internal maupun kepada publik melalui survei.

Gun Gun menambahkan, cara demokratis lainnya adalah menempuh konvensi, melibatkan para tokoh potensial dari dalam maupun luar partai. Jangan sampai penetapan capres terbelenggu dalam skema feodal, oligarkis dan transaksional, karena akan merusak kemunculan pemimpin nasional yang ideal.

Peneliti senior Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian mengungkapkan, capres 2014 harus memiliki pemahaman utuh tentang keindonesiaan. "Dia perlu memiliki visi dan strategi yang matang untuk kemajuan Indonesia dalam lima tahun periode kepresidenannya. Yang tak kalah penting, karena yang mengantarkan seseorang menjadi presiden adalah parpol, seyogianya parpol harus membuka pintu bagi calon-calon pemimpin bangsa yang potensial," katanya.

Dia juga menyatakan, capres 2014 tidak harus didikotomikan muda atau tua secara fisik, tetapi mesti sosok yang berintegritas, matang dan berpengaruh. "Untuk itu idealnya parpol membuka diri melalui mekanisme penjaringan terbuka atau semacam konvensi," jelasnya.

Menurut Alfian, jika mekanisme konvensi sulit dilakukan, bisa saja angka presidential threshold diturunkan, bahkan jika perlu dihilangkan. (lil)