SBY harus terbuka soal grasi Corby

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menjelaskan soal alasan pemberian grasi terhadap terpidana narkotika Schapelle Leigh Corby.

Jika pemberian grasi itu merupakan negosiasi antara Indonesia dengan Australia, maka hal tersebut wajar dan harus dimaklumi. Tapi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka.

"Ketika ada opini publik yang bilang ada negosiasi, ini juga harus dijelaskan. Bagi saya, terbuka saja kalau ada negosiasi kedua belah pihak," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq di Gedung DPR Jakarta Rabu (30/5/2012).

Hingga hari ini, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku belum memiliki informasi terkait ada atau tidaknya negosiasi tersebut.

"Kami belum punya info soal ini. Bagi kami di Komisi I, kalaupun ada negosiasi antar kedua negara, sah-sah saja. Tapi kami mau tahu," ujarnya lagi.

Pemerintah yang pasti harus memberikan penjelasan seterang-terangnya. Meskipun grasi adalah hak prerogatif presiden. "Karena ini kan menyangkut narkoba," imbuhnya.

Kata Mahfud pemberian grasi itu dapat menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia. "Indonesia ini sudah menjadi pasar narkoba. Menurut saya, grasi terhadap Corby, ada preseden buruk bagi Indonesia," tandasnya.(lin)