SBY diminta pisahkan hukum dengan diplomasi

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memisahkan antara persoalan hukum dengan diplomasi, terkait pemberian grasi lima tahun terhadap terpidana narkotika asal Australia Schapelle Corby.

Pasalnya, pemberian grasi tersebut terindikasi ada unsur diplomatis demi menjaga hubungan dengan negara tetangga tersebut. Namun, menurut salah satu mantan hakim Asep Irwan, presiden seharusnya tidak mencampurkan unsur diplomasi dengan urusan hukum, terlebih kasus narkoba.

"Masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, tanpa dicampuri urusan diplomasi. Tidak ada alasan apapun yang bisa mentolerir itu," ujar Asep kepada Sindonews, Sabtu, 26/5/2012.

Pengajar di beberapa institusi pendidikan terkemuka di Jakarta tersebut juga mengatakan, berhasilnya para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada wanita asal Australia tersebut seharusnya tidak dipatahkan semangatnya dengan pemberian grasi tersebut.

"Memang mereka (penegak hukum) tidak akan patah semangat dengan pemberian grasi tersebut. Tapi ini jelas membuktikan bahwa Presiden tidak menunjukan konsistensinya untuk memberantas narkoba," tegasnya. (san)