Perlu negarawan untuk Capres 2014

Sindonews.com - Para tokoh nasional mulai membicarakan kriteria calon presiden (capres) 2014. Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla sepakat pemimpin nasional mendatang harus seorang negarawan.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya kriteria negarawan melekat pada sosok pemimpin Indonesia di masa depan.

Menurut Megawati, negarawan adalah persyaratan pokok untuk memimpin Indonesia sebagai negara dan bangsa yang begitu besar. Megawati menyatakan, hanya sosok negarawan yang bisa memimpin Indonesia menuju kemajuan, kesejahteraan, kedaulatan, dan kemandirian sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Bagi saya, negarawan adalah orang yang benar-benar memahami sejarah, memahami Pancasila dan UUD 1945, memahami nature masyarakat yang plural, serta setia terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ini syarat ideologis," papar Mega saat menjadi pembicara kunci dalam seminar "Merindukan Pemimpin Negarawan" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (Ika-UII) di Jakarta, Kamis 25 Mei 2012 kemarin.

Seminar ini dihadiri antara lain Ketua MPR Taufiq Kiemas, Rektor UII Edy Suandi Hamid, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, pengusaha James Riady, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Hadir pula sejumlah anggota DPR dari PDIP seperti Puan Maharani, Sidharto Danusubroto, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Rieke Dyah Pitaloka, dan Arif Budimanta.

Megawati melanjutkan, pemimpin negarawan bisa menghindar dari kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dia juga bisa memberikan inspirasi dan mampu menggelorakan kembali kebanggaan sebagai bangsa melalui pembangunan karakter kebangsaan.

Orang yang tetap berdiri kokoh di atas keanekaragaman bangsa, bukan yang membiarkan bangsanya semakin mudah terkoyak oleh perbedaan agama dan suku. "Karena itu, pemimpin ke depan harus seorang negarawan yang tanpa pernah ragu meski berhadapan dengan jutaan massa sekalipun," tandasnya.

Sementara itu, Ketua MK yang juga Ketua Umum Ika-UII Mahfud MD mengatakan, saat ini kepemimpinan nasional cenderung dipahami dalam pengertian yang sangat sempit, yakni hanya terpaku pada persoalan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. "Itu menurut saya sesat. Ketiga hal itu tidak melahirkan negarawan," katanya.

Mahfud menerangkan, kualitas kenegarawanan seorang pemimpin lebih ditentukan oleh tingkat moralitas dan integritasnya. Kedua faktor itulah yang sebenarnya membuat seorang pemimpin lebih diyakini dan dipercaya oleh masyarakat.

"Pers sebagai salah satu pilar demokrasi turut berperan dalam upaya memunculkan sosok negarawan dengan memunculkan sisi integritas maupun moralitas para tokoh. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai dan dapat mengukur layak atau tidak dia menjadi pemimpin nasional," jelasnya.

Menurut dia, jika dua hal itu menjadi parameter dalam mengukur kepemimpinan seseorang, tidak mustahil Indonesia benar-benar dipimpin negarawan layaknya Soekarno, Buya Hamka, M Nasir, dan Wahid Hasyim.

Hanya saja, Mahfud mengakui bahwa sistem politik dan mekanisme rekrutmen politik di Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk melahirkan negarawan di berbagai lini meski banyak pemimpin yang memiliki pemikiran negarawan. "Itu yang perlu dicarikan jalan keluar," tegasnya.

Di tempat terpisah, sementara itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari berpandangan, setiap politisi idealnya harus memiliki karakter negarawan. Karena itu, kata dia, sebaiknya tidak perlu dibedakan antara politisi dengan negarawan.

Meski begitu, Hajriyanto mengakui bahwa jalan menjadi seorang politisi jauh lebih mudah ketimbang menjadi negarawan karena jalurnya jelas, yakni melalui parpol. "Kita samasama berharap akan segera lahir pemimpin yang negarawan dari kalangan politisi," ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, cara pandang dan cara pikir negarawan sangat jauh berbeda dari politisi. "Negarawan berpikir untuk jangka panjang, sedangkan politisi hanya berpikir lima tahunan.Politisi memikirkan menang kalah, negarawan tidak," ujarnya.

Menurut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, kehadiran negarawan pasti berdampak positif terhadap bangsa. Sementara itu, politisi dengan sistem politik yang mereka buat tidak memiliki dampak positif yang luar biasa.

"Namun, seorang politikus bisa saja menjadi negarawan, begitu pun sebaliknya," kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut. (san)