KPK jangan takut usut pembelian Sukhoi
Rabu, 23 Mei 2012 - 19:37 WIB
KPK jangan takut usut pembelian Sukhoi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menindaklanjuti laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Laporan tersebut disampaikan Selasa 20 Maret 2012 lalu mengenai adanya kejanggalan dalam pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi.
Selain itu, KPK juga diminta tidak boleh takut, atau mengabaikan berbagai laporan masyarakat. Apalagi KPK dikenal sebagai lembaga hukum garda terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan kewenangannya yang dimiliki.
"Kami mendesak kepada KPK untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil yang telah disampaikan beberapa waktu lalu," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Poengky Indarti dalam konferensi pers bersama ICW, Imparsial, Kontras, IDSPS, Elsam, HRWG, Lesperssi dengan tema 'Ketidakwajaran dan Kemahalan harga serta Kejanggalan Mekanisme pembelian Sukhoi' di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi No.19, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (23/5/2012).
Namun, pihaknya sangat menyayangkan langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang meneruskan kerja sama pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tersebut dengan fasilitas komersial kredit. Apalagi, ada ketidakwajaran harga sebagaimana yang telah dilaporkan ke KPK dan di tengah kontroversi publik.
"Sudah sepantasnya kerja sama itu baru dilanjutkan setelah ada kepastian hasil dari proses hukum bahwa benar tidak terdapat kejanggalan dalam pengadaan jet tempur Sukhoi itu," ucap Poengky yang juga menjabat Direktur Eksekutif Imparsial.
Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, sejauh ini KPK dinilai terkesan takut dalam mengusut dugaan korupsi atau markup di instansi pertahanan, terutama Kementerian Pertahanan.
"KPK kan beraninya mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial," tambahnya.
Selain itu, KPK juga diminta tidak boleh takut, atau mengabaikan berbagai laporan masyarakat. Apalagi KPK dikenal sebagai lembaga hukum garda terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan kewenangannya yang dimiliki.
"Kami mendesak kepada KPK untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil yang telah disampaikan beberapa waktu lalu," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Poengky Indarti dalam konferensi pers bersama ICW, Imparsial, Kontras, IDSPS, Elsam, HRWG, Lesperssi dengan tema 'Ketidakwajaran dan Kemahalan harga serta Kejanggalan Mekanisme pembelian Sukhoi' di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi No.19, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (23/5/2012).
Namun, pihaknya sangat menyayangkan langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang meneruskan kerja sama pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tersebut dengan fasilitas komersial kredit. Apalagi, ada ketidakwajaran harga sebagaimana yang telah dilaporkan ke KPK dan di tengah kontroversi publik.
"Sudah sepantasnya kerja sama itu baru dilanjutkan setelah ada kepastian hasil dari proses hukum bahwa benar tidak terdapat kejanggalan dalam pengadaan jet tempur Sukhoi itu," ucap Poengky yang juga menjabat Direktur Eksekutif Imparsial.
Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, sejauh ini KPK dinilai terkesan takut dalam mengusut dugaan korupsi atau markup di instansi pertahanan, terutama Kementerian Pertahanan.
"KPK kan beraninya mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial," tambahnya.
()
