Konsorsium PTN jangan diintervensi

Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam konsorsium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan diintervensi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, jika konsorsium PTN ini tidak diintervensi maka akan memperkecil interaksi manusia dalam proses penerimaan PNS. Pasalnya, terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan CPNS itu karena masih adanya interaksi antara penyeleksi dan orang yang diseleksi.

Oleh karena itu, tidak ada kompromi bagi pemerintah daerah setempat yang ingin mendekati konsorsium PTN dengan maksud merusak transparansi penerimaan CPNS. "Apa adanya saja. Hasil scanning harus dipegang oleh PTN dan tidak ada selain mereka yang dapat melihatnya," kata mendikbud di rumah dinasnya di Widya Chandra III, No.11, Kamis 17 Mei 2012.

Diketahui, 10 PTN yang dimaksud ialah Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai ketua konsorsium, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNHAD), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Mantan menkominfo ini menyatakan, proses penerimaan CPNS akan lebih akuntabel lagi apabila PTN sendiri yang mengumumkan hasil ujian selain membuat soal dan memeriksanya. Mendikbud menambahkan, kuota yang ada juga harus dilebihkan sehingga tidak hanya calon yang lulus tes tulis saja yang lulus namun yang lulus wawancara juga dapat diterima.

"Misalnya kuotanya 1.000 maka ditambah saja sampai 1.500. selain tes tertulis maka ditambah lagi tes wawancara dan kesesuaian bidang sehingga PNS yang diterima lebih kompeten," terangnya.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) berharap, konsorsium 10 PTN yang direkomendasikan Mendikbud ini mampu mengubah citra pelaksanaan seleksi CPNS yang belakangan ini diwarnai dengan banyaknya kasus KKN. Bahkan ada sinyalemen bahwa hal itu merupakan mesin ATM bagi pimpinan daerah.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memang bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dalam menyelenggarakan seleksi CPNS. Tetapi pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukan, tetapi pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah itu sendiri, yang sebelumnya bisa mengubah rangking nilai peserta. Yang menyedihkan, ada sejumlah Rektor PTN yang tidak tahu bahwa PTN yang dipimpinnya ikut menyelenggarakan test CPNS.

"Agar makin terawasi, hasil ujian yang diserahkan ke PPK juga diseraahkan ke saya dan BKN. Hal itu bisa menghindari terjadinya kong kalingkong. Untuk itulah saya mengajak ICW untuk ikut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS," ujarnya.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menyatakan, materi yang akan diujikan ini akan terkait dengan upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme di setiap aparatur Negara. Oleh karena itu, dia meminta konsorsium PTN untuk menitikberatkan materi ujian pada empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Pengamat Pemerintahan Andrinof Chaniago menyatakan, penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan harus ada yang disertai dengan reformasi aparatur. "Jangan ada lagi model transaksional yang justru akan melahirkan aparat yang juga mudah bertransaksi," ujarnya.

Dia juga menyarankan, reformasi kapasitas dan akuntabilitas birokrasi dengan penguatan lembaga pendidikan serta latihan dan memperkuat sistem monitor dan evaluasi. (san)