DPR imbau boikot BBM dari kalimantan dibatalkan

Sindonews.com - DPR menilai ancaman empat gubernur di daerah Kalimantan terkait penghentian suplai Bahan Bakar minyak ke pemerintah pusat terlalu berlebihan. Karena aksi boikot itu akan merugikan negara.

"Akan lebih baik jika para Gubernur tersebut tidak melakukan aksi boikot. Ini mungkin bentuk kegusaran ketika distribusi BBM setelah di Kalimantan. Saya lihat itu memang dalam banyak hal distribusi di Indonesia timur terganggu," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (9/5/2012).

Pramono menilai persoalan BBM sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah Jawa. Tapi seringkali pengambilan kebijakan acuannya di Jawa. Padahal, penghasilan BBM di Kalimantan dan Sumatera sangat baik. Oleh karena itu pemerintah pusat harus memperhatikan ancaman empat gubernur tersebut.

Pramono mengkritik kebijakan BBM yang terkesan hanya jalan di tempat. Menurutnya, imbauan penghematan, dan energi alternatif tidak pernah terwujud karena kurangnya keseriusan mana yang lebih diprioritaskan.

"Ya itu udah bolak-balik. Ada pembatasan dalam bentuk cc tapi kan sampai hari ini belum ada langkah riil dari pemerintah tentang pembatasan BBM," tukas mantan Sekjen PDIP ini.

Seperti diketahui, empat gubernur se-Kalimantan mengancam akan melakukan boikot ke pemerintah pusat dengan melarang hasil tambang dibawa ke luar wilayahnya jika hingga bulan ini tidak ada kepastian penambahan kuota BBM yang sudah diajukan secara tertulis.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan, aksi menahan keluar hasil tambang itu bakal terlaksana jika hingga Mei 2012 penambahan kuota BBM untuk empat provinsi di Kalimantan tidak dipenuhi pemerintah pusat.

“Kita sudah kirim surat ke BPH Migas, Kementerian Dalam Negeri. Kita minta tambahan kuota. Kuota BBM Kalimantan selama ini cuma 7 persen dari total kuota secara nasional,” ujar Rudy. (wbs)